POLEWALI MANDAR — Tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat memantik sorotan public. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar praktik penganggaran “salah kamar” yang masif di sektor kesehatan dengan nilai fantastis mencapai Rp34.447.362.050,00 pada tahun 2025. Alih-alih diposisikan pada pos yang semestinya, anggaran Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru dicampuradukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, memicu polemik akuntabilitas yang menyangkut hak finansial tenaga kesehatan di akar rumput.
Temuan audit ini langsung memantik reaksi keras dari kalangan penggiat antikorupsi. Direktur Celebes Crime Watch (CCW), Masryadi, dengan tegas menyentil dan menantang Bupati Polman untuk segera menurunkan Inspektorat guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap Dinas Kesehatan. “Coba bupati audit total anggaran Dinas Kesehatan. Temuan ini dapat menjadi pintu masuk melakukan audit total,” tandas Masryadi kepada Celebesnews, Senin (16/11/2026).
Secara hukum dan regulasi, kekeliruan administratif ini dinilai menabrak aturan secara telak. Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi JKN memiliki karakteristik berkala dari pihak ketiga dan secara hukum bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Pelayanan Kesehatan. Lebih jauh, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 telah mewajibkan pendapatan tersebut dianggarkan secara spesifik pada kode rekening tersendiri, yakni Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Dampak dari “salah kamar” pengelolaan keuangan ini bukan sekadar persoalan salah catat, melainkan membuka ruang diskrepansi dan celah penyimpangan yang berbahaya. Dana kapitasi JKN terikat aturan ketat dengan alokasi minimal 60 persen untuk Jasa Pelayanan (Jaspen) nakes dan maksimal 40 persen untuk operasional, sehingga penggabungannya ke dalam rekening retribusi berpotensi mengaburkan transparansi penyaluran hak tenaga kesehatan. Di sisi lain, pencampuran pos ini menyulitkan rekonsiliasi kas riil di FKTP dengan Kas Daerah, yang dikhawatirkan memicu munculnya dana mengendap (idle cash) yang tidak terpetakan secara transparan dalam laporan SILPA BLUD.
“Nahhh…tuh pak bupati berani ngga bersih-bersih audit total di Dinas Kesehatan. Temuan BPK ini mestinya jadi atensi pak bupati, bukan dibiarkan diam dan tak mendapatkan tindak lanjut,”tegas Masryadi.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Polman yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tak memberikan tanggapan serta respon. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
