CELEBESNEWS, MAKASSAR — Lembaga anti korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) menyuarakan desakan keras terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Demi menjamin serta melindungi hak publik, CCW meminta aparat penegak hukum (APH) tidak tinggal diam dalam merespons indikasi penyimpangan pembangunan infrastruktur publik di Sulawesi Selatan.
Direktur CCW, Masryadi, mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel untuk segera menerjunkan tim khusus ke lapangan. Langkah ini ditujukan untuk melakukan audit total dan investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rehabilitasi Kesehatan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong tahun 2025 yang disinyalir terindikasi bermasalah sebagaimana temuan BPK.
Proyek yang menyerap anggaran negara sebesar Rp1.011.409.070,00 tersebut secara resmi diikat melalui Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.107/23/12/POLTEKPEL.B/2025 tertanggal 23 Juli 2025. Perjalanan pekerjaan fisik ini kemudian diperbarui melalui Adendum I Kontrak Nomor BA.CCO/PL.107/53/4/POLTEKPEL.B/2025 pada 25 September 2025 lalu.
Meski telah melalui penyesuaian adendum kontrak, pelaksanaan pekerjaan gedung pelayanan kesehatan tersebut justru masuk ke dalam daftar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit BPK ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian aspek teknis maupun administratif dalam penggunaan uang negara.
“Aparat penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Sulsel, harus bergerak cepat melakukan pengusutan tuntas agar tidak menimbulkan preseden buruk. Pengawasan dan penegakan hukum secara adil sangat krusial agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi fasilitas pendidikan dan masyarakat,” tegas Masryadi kepada Celebesnews, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan Celebesnews kepada pihak Poltekpel Barombong guna memenuhi kaidah jurnalistik yang berimbang (cover both sides). Langkah konfirmasi ini penting untuk memberikan ruang klarifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen maupun pihak kontraktor pelaksana atas temuan BPK RI serta desakan audit total dari lembaga antikorupsi. Transparansi atas penggunaan dana negara pada fasilitas publik diharapkan mampu mengembalikan akuntabilitas institusi pendidikan kedinasan di Sulawesi Selatan. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
