LUWU UTARA — Celebes Corruption Watch (CCW) secara tegas menyentil Bupati Luwu Utara terkait pelaksanaan proyek pencetakan sawah yang mencakup wilayah Malangke, Masamba, Mapedecceng, dan Sabbang. Pegiat anti-korupsi CCW meminta Bupati tidak hanya duduk di balik meja kantor, melainkan turun langsung ke lapangan guna memastikan proyek strategis tersebut apakah berjalan sesuai rencana dan tidak berpotensi merugikan keuangan negara.
Kritik tajam ini disampaikan menyusul keluhan dari kelompok tani dan warga setempat yang menilai realisasi proyek di lapangan sangat jauh dari yang dijanjikan. Mulai dari kualitas lahan yang belum layak tanam, saluran irigasi yang belum berfungsi optimal, hingga dugaan biaya sewa alat berat yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang dilakukan.
Ketua umum CCW, Masryadi menegaskan, sebagai pemimpin daerah, Bupati Luwu Utara memiliki tanggung jawab penuh atas keberhasilan proyek tersebut. Mengandalkan laporan dari bawah saja tanpa verifikasi langsung ke lokasi dinilai tidak cukup untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran miliaran rupiah.
“Kami meminta Bupati Luwu Utara untuk tidak selalu berada di balik meja kantor. Turunlah langsung ke Malangke, ke Masamba, ke Sabbang — lihat sendiri kondisi lahan hasil cetak sawah itu. Apakah benar-benar siap ditanami? Apakah saluran airnya sudah berfungsi? Apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang ada? Jangan hanya percaya laporan tertulis yang bisa saja dihias-hias,” tegas Masryadi, Jumat (28/8/2026).
CCW juga menyoroti bahwa proyek pencetakan sawah ini menyita anggaran yang tidak sedikit. Jika pengawasan hanya dilakukan dari kantor, maka celah penyimpangan akan semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, kehadiran pimpinan daerah di lokasi proyek menjadi sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat dan bermanfaat.
“Proyek ini menyangkut ketahanan pangan dan mata pencaharian ribuan warga. Bukan sekadar angka di atas kertas. Jika Bupati turun langsung, pelaksana proyek maupun pejabat terkait akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan bekerja. Pengawasan dari atas tidak akan efektif tanpa menyentuh tanah tempat proyek itu berdiri,” tandasnya.
Warga dan kelompok tani di Luwu Utara menyambut baik sentilan dari CCW tersebut. Mereka berharap Bupati benar-benar mendatangi lokasi proyek dan mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan para petani yang selama ini menanti lahan mereka menjadi produktif secara khusus di Malangke.
Selain meminta Bupati turun ke lapangan, CCW juga kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menurunkan tim penyelidik guna menelusuri dugaan ketidakwajaran anggaran dalam proyek tersebut. Jika ditemukan indikasi kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengembalikan seluruh potensi kerugian tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara Pasalongan, S.P., M.Si yang dikonfirmasi oleh Celebesnews mengungkapkan Kgiatan ini di laksakan tahun 2025, di mana ada skitar 1.000 hektar yang di kerjakan sampai tahap lean clearing.
Ada juga beberapa daerah yang pekerjaan selesai tetapi petaninya tak melaksanakan penanaman sehingga rumput tumbuh Kembali.
Sementara itu, di cetak sawah itu ada tiga tahap pertama Lean clearing, Lean levelling dan
Olah lahan
“Dari tiga tahap yang di bayar adalah olah lahan setelah ada BAST yg di tanda tangan pemilik lahan. Pemilik sudah menyatakan menerima hasil pekerjaan. Klu belum selesai dan petaninya blum tanda tangan BAST jgnmi di kerja insya allah akan di kerja kembali lewat proses tender ulang. Kalau sdh tanda tangan, mkn bisa manfaatkan alat brigade yg kami sdh turunkan di csr 2025,”terang Kadis Pertanian lewat pesan WhatsApp. ( Liputan : Samsir )
