FOTO : Aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH
MAKASSAR — Laporan harta kekayaan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel terus disorot oleh sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi. Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) diminta memelototi harta kekayaan pejabat Pemprov Sulsel tersebut pasca munculnya dugaan ketidakwajaran harta pejabat satu ini yang hanya Rp 241.810.000 pada laporan periodik 2023/2024.
Menurut pegiat dan aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (21/8/2024) sebenarnya disinyalir banyak pejabat ASN yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan kenyataannya.
“Nah, kalau kita lihat profilnya nggak match. Kalau kita lihat pekerjaan yang bersangkutan sebagai kepala dinas maka patut dipertanyakan kewajaran harta kekayaan yang bersangkutan apakah benar-benar seperti itu yang dilaporkan pada LHKPN di KPK. Ini yang kami minta KPK memelototi kewajaran harta yang bersangkutan,”tuturnya.
Oleh karena itu, Mulyadi meminta KPK segera melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan di Sulsel untuk memastikan harta kekayaannya apakah benar-benar seperti yang disampaikan.
“Jadi KPK bisa masuk dengan melihat posisi jabatan yang bersangkutan yang dinilai cukup strategis sebagai salah satu kepala dinas di lingkup Pemprov Sulsel tetapi laporannya sangat rendah, nilai cash-nya di LHKPN patut diusut,” ungkap Mulyadi.
Secara umum, Mulyadi pun meminta atensi KPK untuk menindaklanjuti harta-harta ASN yang diduga mencurigakan atau tidak sesuai dengan pekerjaannya di Sulsel. Pasalnya, patut diduga mereka memperoleh kekayaannya dengan cara melawan hukum termasuk indikasi korupsi.
“Bagi ASN yang memiliki laporan harta kekayaan diduga mencurigakan atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya, maka KPK diminta mengundang mereka dalam rangka klarifikasi atas harta kekayaannya, “ungkapnya.
Terpisah, kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel, Andi Erwin Terwo P yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi sejak pekan lalu hingga berita ini kembali diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. ( Laporan : Sofyan )
