MAKASSAR — Kejaksaan dan kepolisian didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.. Hal itu disampaikan Ketua LSM Sodiritas Merah Putih, Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (9/8/2024) di Makassar.
Ikhsan meminta pengadaan komputer yang dianggarkan Rp 17 juta per unit pada OPD tersebut untuk diusut guna memastikan belanja anggaran negara tidak terjadi penyimpangan. “Kami meminta kejaksaan maupun kepolisian segera mengundang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan untuk mengusut belanja pengadaan komputer yang dianggarkan belasan juta tersebut,”ungkapnya.
Dikatannya, kejaksaan dan kepolisian harus berperan aktif melakukan pengawasan belanja anggaran negara. Tujuannya, untuk memastikan penggunaan anggaran pada OPD itu tidak disalahgunakan, baik secara sengaja ataupun tidak.
Dia menambahkan, pengawasan juga harus datang dari masyarakat dan media sehingga pengelolaan dan belanja anggaran negara tidak salah sasaran atau terjadi penyimpangan.
Oleh karena itu, Ikhsan meminta institusi penegak hukum kejaksaan maupun kepolisian untuk masuk mengusut belanja pengadaan komputer pada Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba termasuk memanggil rekanan penyedia jasa.
“Kita inginkan dengan anggaran Rp 17 juta tersebut per unit pengadaan komputer tersebut agar dibuka spesifikasinya, apakah benar-benar harga ini sesuai dengan spesifikasi barang,”tuturnya.
Terpisah, pihak Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba yang dikonfirmasi oleh celebesnews nggan membeberkan spesifikasi pengadaan komputer yang dianggarkan dengan pagu sebesar Rp 176.400.000 untuk pengadaan sebanyak 10 unit komputer pada 2024 ini.
Selanjutnya, menurut keterangan pihak dinas tersebut menyebutkan pengadaan barang elektronik berupa 10 unit komputer harga taksir sudah termasuk pajak dan biaya pengantaran/distribusi barang ke kantor-kantor UPT Balai Penyuluhan KB yg tersebar di 10 kecamatan.
Harga yang terkontrak sudah melalui proses negosiasi melalui sistem e-katalog dan sudah memenuhi standar pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, harga dan barang telah direviu dan diperiksa oleh Inspektorat. ( Laporan : Ical )
