MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.
Tahun 2022, BPK menemukan adanya temuan anggaran belanja kegiatan diduga ‘salah kamar’ sehingga berpotensi menimbulkan tejadinya kesalahan atau dugaan penyimpangan administrasi.
Temuan tersebut terkait kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan/Rehab Gedungdan Bangunan LPKA Kelas II Maros TA. 2022 dengan nilai anggaran Rp 130.383.061,00 dimana terdapat Kesalahan Kode Akun pembayaran yang awalnya Renovasi Bangunan namun pada saat pelaksanaan direvisi menjadi pembangunan gedung baru.
Selain itu, BPK menemukan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi PengadaanKonsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehab Gedung dan Bangunan LPKA Kelas II Maros sesuai Kontrak awal Tgl 3 Februari 2022 namun terdapat Kesalahan Kode Akun pembayaran yang awalnya Renovasi Bangunan namun pada saat pelaksanaan direvisi menjadi pembangunan gedung baru.
Selanjutnya, indikasi terjadinya kesalahan administrasi tersebut terjadi pada kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan/Rehab Gedungdan Bangunan LPKA Kelas II Maros TA. 2022 dengan nilai anggaran Rp 423.744.947,00 namun terjadi Kesalahan Kode Akun pembayaran yang awalnya Renovasi Bangunan namun pada saat pelaksanaan direvisi menjadi pembangunan gedung baru.
Merespon temuan BPK ini, Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada celebesnews.co.id pada, Senin (11/3/2024) menekankan, permasalahan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut perlu menjadi atensi pihak terkait.
“Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan negara pada LPKA Kelas II Maros, hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 ini perlu mendapat atensi dari pihak terkait,”ujarnya.
Dikatakannya, meski pun sejauh ini temuan pada tiga paket kegiatan tersebut baru sebatas pada permasalahan kodefikasi akun belanja, namun terdapat indikasi permasalah administrasi yang patut ditindaklanjuti. “Nah, harapan kami persoalan ini menjadi atensi dari pihak terkait, sekaligus untuk memastikan apakah pelaksanaan pekarjaan yang ada benar-benar telah dilaksanakan sesuai kontrak,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala LPKA Kelas II Maros yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
