MAKASSAR — Pengelolaan anggaran negara di lembaga pendidikan kedinasan kembali disorot. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya indikasi penyimpangan serius berupa kelebihan pembayaran dalam proyek Rehabilitasi Gedung Layanan Kesehatan Peserta Diklat di lingkungan Poltekpel Barombong tahun anggaran 2025. Proyek yang seharusnya menjadi pilar fasilitas penunjang kesehatan taruna ini justru berindikasi kuat menjadi celah kebocoran keuangan negara.
Berdasarkan dokumen audit resmi, proyek berpagu anggaran senilai Rp1.011.409.070,00 ini diikat melalui Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.107/23/12/POLTEKPEL.B/2025 tertanggal 23 Juli 2025. Tak berhenti di situ, kontrak tersebut sempat diperbarui melalui Adendum I Nomor BA.CCO/PL.107/53/4/POLTEKPEL.B/2025 pada 25 September 2025, sebelum akhirnya terseret dalam temuan investigatif BPK akibat dugaan ketidaksesuaian realisasi di lapangan.
Masalah ini memicu sorotan publik dan mempertanyakan integritas birokrasi di lingkungan kampus pelayaran tersebut. Sorotan utama tertuju pada menganga-nya selisih perhitungan volume fisik bangunan dengan pencairan anggaran yang telah dikucurkan secara penuh.
Pertanyaan besar kini mengarah kepada rantai pertanggungjawaban teknis: mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, hingga Pengawas Lapangan. Bagaimana mungkin anggaran dapat tersalurkan 100 persen sementara progres fisik dan spesifikasi diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)? Kelalaian atau pembiaran terstruktur dalam mekanisme verifikasi teknis ini mengindikasikan adanya dugaan persekongkolan antara pihak birokrasi kampus dan kontraktor pelaksana.
Aspek teknis bangunan ini juga menyimpan bom waktu. Investigasi mendalam menyoroti potensi penurunan mutu dan spesifikasi material bangunan yang digunakan. Fasilitas instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) di sebuah gedung kesehatan memerlukan standar ketat yang tidak boleh dikompromikan.
Pertanyaannya, apakah pihak Poltekpel Barombong benar-benar melakukan pengujian sampel fisik dan uji fungsi (commissioning test) secara independen sebelum fasilitas tersebut diserahterimakan? Mengabaikan standar keselamatan pada fasilitas kesehatan taruna bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap keselamatan manusia.
Menanggapi borok pengelolaan keuangan negara ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, tidak tinggal diam. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak bersikap pasif dan segera turun tangan mengusut tuntas aliran dana negara yang diduga mengalir ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab.
Dalam keterangannya kepada media pada Selasa (10/11/2026), Masryadi secara tegas meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera menerjunkan tim investigasi dan melakukan audit konstruksi secara menyeluruh.
“Kami minta kegiatan tersebut diaudit total. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari PPK, kontraktor, hingga konsultan pengawas untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara ini,” ujar Masryadi dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi resmi terus dikejar kepada pihak Poltekpel Barombong demi menegakkan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides). Publik kini menanti langkah nyata dari Kejati dan Polda Sulsel untuk menindaklanjuti temuan tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
