MAJENE — Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah kembali mencuat ke permukaan. Berdasarkan penelusuran mendalam terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, terbongkar adanya indikasi maladministrasi masif, penyimpangan pertanggungjawaban gaji pegawai, hingga penggunaan rekening penampungan tidak resmi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene. Temuan ini tidak hanya mencederai transparansi birokrasi, tetapi juga berpotensi menyeret para pengelola anggaran ke ranah hukum.
Berdasarkan investigasi dokumen audit, masalah krusial bermula dari adanya perbedaan data yang mencolok antara daftar gaji versi bank (rekening penampungan BPD Sulselbar Cabang Majene) dengan dokumen amprah resmi dinas. Perbedaan ini terungkap dari adanya berbagai potongan tambahan yang dikenakan kepada para pegawai dan guru—mulai dari iuran KORPRI, retribusi sampah, pembayaran zakat/infaq, hingga potongan kelebihan gaji. Akibatnya, penerimaan bersih gaji pegawai di lapangan jauh panggang dari api alias tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban resmi.
Celakanya lagi, seluruh potongan gaji tersebut ternyata tidak disetorkan ke Kas Daerah, melainkan ditampung pada rekening atas nama pribadi Bendahara Gaji Diknas. Ironisnya, rekening tersebut terbukti tidak terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Rekening Resmi Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan bahkan teridentifikasi telah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2024 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK.
Lebih menghebohkan lagi, dari sisi pengeluaran, tercatat adanya mutasi keluar dan penarikan tunai secara bertahap oleh Bendahara Gaji yang mencapai angka fantastis, yakni Rp1.414.175.968,00 terhitung sejak 2024 hingga 2025. Hasil konfirmasi silang dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menunjukkan fakta yang mengejutkan: tidak satupun dari dana penarikan tunai tersebut yang disetorkan kembali ke RKUD, hingga menyisakan sisa saldo misterius per 31 Desember 2025. Praktik ini membuka celah selebar-lebarnya bagi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian keuangan negara secara terstruktur.
Merespons karut-marut pengelolaan keuangan yang sarat indikasi pelanggaran hukum ini, Direktur lembaga antikuarupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, melontarkan kritik keras. Dalam keterangannya kepada Celebesnews, Rabu (11/11/2026), ia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, segera memberikan atensi khusus dan menurunkan tim investigasi guna melakukan penyelidikan pro-justitia.
“Temuan LHP BPK ini sudah sangat terang benderang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Kami mendesak APH segera memanggil pihak-pihak terkait di Disdikpora Majene untuk mengusut tuntas aliran dana miliaran rupiah tersebut,” tegas Masryadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikpora Kabupaten Majene belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi melalui surat permintaan konfirmasi mengenai temuan rekening siluman dan penarikan dana fantastis tersebut. Publik kini menanti langkah tegas penegak hukum untuk mengusut tuntas skandal keuangan yang merugikan hak-hak para pendidik di bumi Majene. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
