MAKASSAR — Dunia pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan prestisius di Kota Makassar diguncang badai kredibilitas. Di balik megahnya fasilitasi pencetakan dokter spesialis berstandar nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia membongkar borok administratif yang berpotensi mencederai keuangan negara dengan angka fantastis: nyaris mencapai Rp2,8 miliar.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Audit 2025, kerja sama strategis yang seharusnya menjadi pilar utama peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi justru diwarnai oleh celah hukum, ketidaksesuaian regulasi, serta standar ganda tarif kontribusi pendidikan antara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Berdasarkan penelusuran dokumen audit, pusaran masalah bermula dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit—yang melibatkan RSWS, Unhas, dan RS Unhas—yang efektif berjalan sejak 13 Januari 2025. Alih-alih merumuskan payung hukum yang mutakhir dan adaptif terhadap dinamika finansial, PKS tersebut justru berdiri di atas fondasi hukum yang cacat: masih mengacu pada SK Rektor Unhas No. 00896/UN4.1.2/KEP/2023.
Kelemahan fatal ini kian telanjang ketika BPK menemukan fakta bahwa SK Rektor tersebut sejatinya telah kedaluwarsa sejak 31 Desember 2023 dan tidak pernah diperbarui secara resmi. Mengapa sebuah perjanjian strategis bernilai miliaran rupiah dibiarkan berjalan menggunakan payung hukum yang sudah mati?
Ironisnya, kekosongan harmonisasi ini diperparah oleh sikap birokrasi internal rumah sakit. Pihak RSWS sebenarnya telah menerbitkan tarif resmi yang baru melalui SK Direktur Utama RSWS No. HK.02.03/D.XIX/19903/2024 terhitung sejak 1 November 2024. Namun, perbedaan tarif yang signifikan ini sama sekali tidak diakomodasi maupun di-adendum ke dalam naskah PKS Tripartit yang baru.
Akibat kekacauan administrasi dan pembiaran aturan kadaluarsa tersebut, BPK mencatat adanya selisih serta potensi kehilangan pendapatan negara sepanjang tahun 2025 yang menembus angka Rp2.764.195.000.
Bagi institusi pelayanan publik dan pendidikan tinggi, angka hampir Rp2,8 miliar tentu bukan nominal kecil. Dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk menggenjot fasilitas riset, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, atau memperkuat mutu layanan kesehatan masyarakat kecil yang berobat di rumah sakit rujukan kawasan Indonesia Timur tersebut.
Menanggapi temuan fantastis ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, melontarkan kritik pedas. Kepada Celebesnews pada Selasa (10/11/2026), ia menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) tidak boleh menutup mata dan harus segera bergerak proaktif.
“Temuan ini bisa menjadi pintu masuk APH untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan atau indikasi kehilangan pendapatan sebesar Rp2.764.195.000 pada tahun 2025 sebagaimana temuan BPK,” tegas Masryadi.
Ia mendesak agar APH tidak langsung percaya bahwa celah ini murni akibat kelalaian administratif semata. Penegak hukum harus mendalami apakah ada unsur kesengajaan, pembiaran terstruktur, atau “permainan” di balik layar yang berpotensi menggerogoti keuangan negara secara nyata demi kepentingan kelompok tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan media masih menanti konfirmasi serta klarifikasi resmi secara transparan dari manajemen RSWS maupun pihak rektorat Unhas. Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas institusi pendidikan kedokteran terbesar di Sulawesi Selatan untuk membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar slogan di atas kertas. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
