POLEWALI MANDAR — Tata kelola keuangan publik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, tengah berada di bawah sorotan tajam menyusul terbongkarnya dugaan skandal penganggaran bernilai fantastis. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ditemukan anomali masif berupa kesalahan penganggaran atau penempatan anggaran “salah kamar” pada sektor kesehatan dengan nilai mencapai Rp34.447.362.050,00. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru dicampuradukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Ironisnya, realisasi anggaran pada pos siluman tersebut tercatat menyedot angka hingga Rp30.901.649.827,00, yang secara langsung menyangkut hajat hidup, transparansi, dan hak finansial tenaga kesehatan di akar rumput.
Kekeliruan administratif ini bukan sekadar salah catat, melainkan bentuk pelanggaran telak terhadap regulasi nasional maupun daerah. Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas menyatakan bahwa Pendapatan Kapitasi JKN memiliki karakteristik berkala dari pihak ketiga dan secara hukum bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Pelayanan Kesehatan. Pelanggaran ini semakin diperparah dengan diabaikannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, yang mewajibkan pendapatan tersebut dianggarkan secara spesifik pada kode rekening tersendiri, yakni Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Menghadapi temuan yang memukul telak kredibilitas birokrasi ini, pihak Dinas Kesehatan berlindung di balik dalih transisional. Mereka berkedok bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama bagi 20 Puskesmas tersebut beroperasi dengan status BLUD, sehingga perencanaannya kurang memahami ketentuan penganggaran secara komprehensif. Senada dengan itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memilih memosisikan seluruh pendapatan BLUD Puskesmas dicatat pada satu rekening retribusi. Namun, investigasi menunjukkan alasan transisional tersebut sangat rapuh; hal ini justru mengindikasikan lemahnya supervisi teknis, buruknya asistensi anggaran, serta potensi kelalaian sistemik dalam proses verifikasi internal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dampak dari karut-marut “salah kamar” pengelolaan keuangan ini sangat sistemik dan dinilai berpotensi berbahaya. Dana kapitasi JKN terikat aturan ketat dengan alokasi minimal 60 persen untuk Jasa Pelayanan (Jaspen) nakes dan maksimal 40 persen untuk operasional. Penggabungannya ke dalam rekening retribusi secara sengaja maupun tidak telah mengaburkan transparansi penyaluran hak-hak tenaga kesehatan. Lebih jauh lagi, pencampuran pos ini menyulitkan rekonsiliasi kas riil di FKTP dengan Kas Daerah, membuka celah lebar bagi munculnya dana mengendap (idle cash) yang tidak terpetakan secara transparan dalam laporan SILPA BLUD serta berisiko menjadi sarang rente bagi oknum birokrat.
Merespons potensi penyimpangan terstruktur ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Rabu (11/11/2026) melontarkan desakan keras kepada aparat penegak hukum. Ia menuntut agar Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat tidak tinggal diam dan segera menjadikan temuan LHP BPK tersebut sebagai pintu masuk penyelidikan pro-justitia untuk membongkar potensi kerugian dan penyimpangan anggaran negara. Di tengah desakan publik yang kian mencuat, Dinas Kesehatan Polman didesak untuk melakukan koreksi total, memutakhirkan laporan keuangan BLUD, serta memastikan hak finansial tenaga kesehatan di 20 Puskesmas disalurkan tanpa potongan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun. Sikap tertutup ini kian memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi borok tata kelola anggaran kesehatan di Bumi Tipalayo tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
