MAKASSAR — Terungkap! Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar dugaan penyimpangan sejumlah proyek pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan tahun 2023. BPK menemukan proyek tersebut antara lain Pekerjaan Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 2 dan Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPA Kap. 500 L/detik SPAM Regional Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan (Tahap 1) serta Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konsultan Supervisi Pembangunan JDU SPAM Regional Mamminasata.
Temuan BPK ini meliputi pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak/ketentuan serta terdapat kelebihan bayar. Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan dikerjakan oleh berbagai rekanan kontraktor lokal.
BPK menyatakan hal ini terjadi akibat lemahnya pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan minimnya pengawasan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan sebagai pengguna anggaran.
Sementara itu, merespon temuan tersebut, aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ahmad Zulkarnain kepada celebesnews pada, Senin (9/6/2025) menilai Aparat Penegak Hukum (APH) perlu bertindak lebih cepat dalam mengusut sejumlah proyek tersebut pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan.
Ia menekankan pentingnya mengusut poyek tersebut serta mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk memberi atensi dalam mengusut pekerjaan yang tidak sesuai kontrak/ketentuan serta kelebihan bayar tersebut.
“Jika tidak ada langkah tegas atas temuan ini, potensi kerugian negara akan terus berlanjut,” pungkasnya.
OLeh karena itu, aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk mengusut proyek-proyek tersebut pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selata.
Ia juga mengungkapkan, kejadian ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pihak-pihak terkait terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran public di balai tersebut. Padahal menurutnya, pengawasan yang baik akan mencegah potensi penyimpangan dan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien. ”Kita harus kawal terus persoalan ini,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sebanyak dua kali hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan Redaksi Celebesnews )
