BULUKUMBA — Sorotan publik mengarah pada pengelolaan anggaran bahan makanan (bama) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bulukumba. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pemasyarakatan Sulawesi Selatan pun didesak tak tinggal diam menyikapi indikasi penganggaran ganda (double budgeting) yang terpampang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data yang terhimpun, muncul dua paket pekerjaan identik dalam sistem tersebut. Keduanya memiliki nama, uraian pekerjaan, spesifikasi, hingga Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK: BF.6170.BDC.004.005.0A.521112) yang sama persis untuk pengadaan bama 499 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama 365 hari.
Masing-masing paket mencatatkan pagu sebesar Rp4,37 miliar. Keberadaan ganda ini memicu kekhawatiran timbulnya celah penyimpangan anggaran serta potensi kerugian negara hingga Rp4,37 miliar jika sampai terjadi pencairan ganda.
Koordinator Wilayah LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa ketidakwajaran pada sistem resmi perencanaan pengadaan negara ini harus diusut tuntas.
“Data SiRUP LKPP adalah cerminan perencanaan negara. Jika di sana sudah terindikasi penganggaran ganda, artinya ada celah yang harus segera diperbaiki. Kami meminta Kanwil Pemasyarakatan Sulsel segera melakukan verifikasi mendalam agar tidak terjadi pemborosan uang negara,” ujar Zulkarnain kepada Celebesnews, Sabtu (24/10/2026).
Zulkarnain menambahkan, double budgeting bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan bisa menjadi pintu masuk praktik yang merugikan keuangan negara. Pihaknya mendesak agar penelusuran dilakukan secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan.
Sanggahan Kalapas Bulukumba
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Bulukumba, Mansur, membantah keras tuduhan adanya anggaran ganda. Ia menegaskan bahwa munculnya dua paket identik di SiRUP LKPP murni disebabkan oleh kendala teknis saat penginputan Pra-DIPA.
Mansur menjelaskan, pengadaan bama WBP merupakan layanan dasar yang harus langsung berjalan per 1 Januari. Penginputan awal dilakukan secara manual di SiRUP sebagai pijakan e-Purchasing. Namun, saat DIPA resmi terbit, sistem SAKTI Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi otomatis yang berujung pada penayangan ganda di portal SiRUP.
Ia menjamin alokasi anggaran riil dalam DIPA TA 2026 tetap tunggal, yakni sebesar Rp4.371.240.000 untuk 182.135 orang hari (OH). Pihak Lapas juga mengklaim bahwa pengawasan berlapis melalui sistem SAKTI, SPAN, dan e-Purchasing sudah menutup rapat celah pencairan ganda. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
