POLMAN — Tata kelola keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, kembali menuai sorotan tajam menyusul temuan mencengangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Alih-alih menerapkan disiplin anggaran yang ketat, BPK membongkar praktik “anggaran salah kamar” yang masif dengan nilai fantastis mencapai Rp34.447.362.050,00 pada sektor Kesehatan.
Berdasarkan dokumen hasil audit yang dihimpun, Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru dicampuradukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Temuan ini langsung memicu polemik luas, mengingat realisasi anggaran pada pos keliru tersebut tercatat menyedot dana hingga Rp30.901.649.827,00—sebuah angka raksasa yang menyangkut langsung hajat hidup dan hak finansial tenaga kesehatan (nakes) di akar rumput.
Kekeliruan administratif ini dinilai bukan sekadar salah ketik, melainkan pelanggaran telak terhadap regulasi hierarki keuangan negara.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi JKN memiliki karakteristik berkala dari pihak ketiga dan secara hukum mutlak bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Pelayanan Kesehatan.
Lebih jauh lagi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 secara tegas mewajibkan pendapatan tersebut dianggarkan secara spesifik pada kode rekening tersendiri, yakni Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Karut-marut tata kelola keuangan ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis anti korupsi. Para aktivis dan pegiat anti korupsi mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam menghadapi temuan audit yang sarat kerawanan tersebut.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat segera memberikan atensi khusus dan menjadikan temuan LHP BPK ini sebagai pintu masuk penyelidikan mendalam guna membongkar potensi penyimpangan anggaran negara,” tegas salah satu aktivis anti korupsi, Mulyadi SH kepada Celebesnews pada, Selasa (17/11/2026).
Ia mendesak Dinas Kesehatan Polman untuk segera melakukan koreksi total, memutakhiran laporan keuangan BLUD, serta memastikan hak-hak finansial tenaga kesehatan di 20 Puskesmas tersalurkan tanpa potongan maupun hambatan struktural.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan resmi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
