Home Berita Utama Bola Panas Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng, LSM LIRA Desak Pengguna Anggaran dan...

Bola Panas Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng, LSM LIRA Desak Pengguna Anggaran dan PPK Hingga Pelaksana Diperiksa

0

BANTAENG — Sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng diguncang dgaan skandal keuangan berkapasitas besar. Alih-alih berfokus pada peningkatan kompetensi pengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bantaeng justru terindikasi kuat sarat dengan praktik rekayasa anggaran, persekongkolan, hingga potensi kerugian keuangan negara yang mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2025, Disdikbud Bantaeng tercatat menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp3.487.500.000,00 untuk program pelatihan dan sosialisasi yang digelar sepanjang 14 hingga 28 Februari 2025.

Eksekusi anggaran jumbo tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, yakni Lembaga LFMPD melalui skema Swakelola Tipe III berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025. Ironisnya, kendati sarat kejanggalan administratif sejak awal, seluruh anggaran tersebut telah dinyatakan cair 100 persen.

Penelusuran lebih mendalam terhadap dokumen perencanaan mengungkap fakta mencengangkan. Pagu anggaran Bimtek dipatok dengan biaya kontribusi yang mencekik, yakni Rp4.500.000,00 per peserta.

Berdasarkan audit BPK, angka tersebut bukan hasil kalkulasi analisis kebutuhan riil (needs assessment) yang disusun oleh para Kepala Bidang di internal Disdikbud, melainkan murni salinan penawaran sepihak dari lembaga LFMPD tertanggal 16 Desember 2024.

Modus operandi berlanjut nilai tarif per peserta tersebut diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tanpa pernah tercantum secara sah di dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS). Langkah ini diduga kuat dilakukan untuk memberikan legitimasi semu terhadap mata anggaran tanpa payung hukum yang valid.

Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disdikbud Bantaeng turut menjadi sorotan tajam. Alih-alih melakukan reviu, uji kewajaran harga (owner’s estimate), atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara mandiri, PPK justru tak menjalankan fungsi pengawasannya.

Bahkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diterbitkan Disdikbud diketahui hanya mengekor dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari proposal penawaran vendor. Tindakan menerima mentah-mentah proposal pihak ketiga tanpa verifikasi internal ini mengindikasikan adanya sinyal kuat permufakatan sebelum kontrak resmi diteken.

Kecurigaan BPK terbukti saat melakukan uji petik atas realisasi fisik dan pertanggungjawaban keuangan. Pihak pelaksana, dalam hal ini Lembaga LFMPD, sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana Rp3,48 miliar tersebut.

Direktur LFMPD bahkan tak berkutik saat dicecar tim pemeriksa BPK terkait rincian penggunaan anggaran. Hasil audit komparatif antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukti pengeluaran riil menemukan selisih pembayaran fantastis sebesar Rp2,404.633.140,00.

Dengan kata lain, nyaris 68,9% dari total nilai proyek tidak memiliki dasar pembelanjaan yang sah. Kondisi ini memperkuat dugaan terjadinya praktik pertanggungjawaban yang patut dipertanyakan.

Temuan audit ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis antikorupsi di Sulawesi Selatan. Korwil LSM LIRA Sulsel, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa hasil audit BPK tersebut sudah menyajikan dugaan unsur pidana korupsi yang sangat terang benderang.

Temuan selisih pembayaran riil senilai Rp2,4 miliar dari total kontrak Rp3,4 miliar ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang masif. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa Pengguna Anggaran, PPK Disdikbud Bantaeng, hingga Direktur Eksekutif LFMPD,” tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Selasa (17/11/2026).

Pihak LSM LIRA memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna membongkar aliran dana negara yang menguap di balik kedok peningkatan kapasitas pendidikan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kabupaten Bantaeng yang coba dikonfirmasi oleh tim redaksi melalui surat permintaan resmi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun. Terpisah, atas nama Plt Kepala Dinas, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Hj Sri Wahyuni Gani menjelaskan bahwa proses penunjukan Lembaga Fasilitas Manajemen Pemerintah Daerah (LFMPD) sebagai pelaksana swakelola Type III untuk bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola dana BOS adalah berdasarkan hasil koordinasi, pendampingan dan seleksi melalui unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya didahului permintaan pendampingan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bantaeng, kemudi9an surat kepala dinas tentang permohonan kesediaan menjadi pelaksana Swakelola Type III untuk bimbingan teknis peningkatan kapasistas pengelola dana BOS tahun 2025.

Penggunaan komponen Bimtek per peserta sebesar Rp4,5 juta diusulkan pada bulan Desember 2024 terdiri dari tiga komponen Harga pembanding dan telah masuk sebagai komponen Harga di SIPD sehingga sesuai dengan petunjuk bidang asset yang memfasilitasi pengusulan komponen sudah tepat digunakan, walaupun Dinas Pendidikan tak mendapatkan informasi kalua komponen Bimtek tersebut tidak masuk di Perbug SHS.

PPK melakukan review dan verifikasi dalam bentuk perbandingan atas tiga proposal yang masuk kemudian menghasilak proposal LPMPD yang selanjutnya digunakan sebagai komponen penganggaran di DPA dan selanjutnya acuan untuk Menyusun kerangka acuan kerja.

Pelaksanaan Bimtek peningatan kapasitas pengelola dana BOS tahun 2025 yang menggunakan Swakelola Type III, dimana pelaksana adalah LFMPD yang didalam prosedur pembayaraannya adalah pembayaran langsung ke rekening pelaksana swakelola, sehingga pengelolaan keuangan adalah menjadi tanggungjawab pelaksana swakelola termasuk mengadakan bukti penggunaan dana swakelola. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )

Exit mobile version