Home Berita Utama Bedah Tuntas Anggaran Pemeliharaan Rutan Sengkang 2026: Antara Dalih SBM Kemenkeu dan...

Bedah Tuntas Anggaran Pemeliharaan Rutan Sengkang 2026: Antara Dalih SBM Kemenkeu dan Indikasi Pengkondisian Rekanan

0

SENGKANG — Praktik pengadaan barang dan jasa di sektor lembaga pemasyarakatan memantik alarm transparansi publik. Sorotan tajam mengarah ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan tiga paket kegiatan pengadaan langsung untuk pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2026 diduga menyisakan celah kerawanan administratif hingga patut dipertanyakan.

Berdasarkan data dan dokumen pengadaan yang dihimpun oleh tim redaksi, total anggaran negara yang digelontorkan untuk proyek fisik ini menembus angka masif, yakni mendekati setengah miliar rupiah. Kendati pihak Rutan mengklaim seluruh mekanisme telah sesuai aturan, sejumlah pegiat antikorupsi menemukan indikasi kuat kegiatan ini patut dipertanyakan.

Berdasarkan rincian dokumen pengadaan Rutan Kelas IIB Sengkang Tahun Anggaran 2026, anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga klaster pengerjaan terpisah dengan skema Pengadaan Langsung masing-masing Pemeliharaan Gedung & Bangunan Tidak Bertingkat Pagu anggaran sebesar Rp198.713.000. Pemeliharaan Halaman Gedung & Bangunan: Pagu anggaran sebesar Rp194.189.000 dan Pemeliharaan Gedung & Bangunan Bertingkat: Pagu anggaran sebesar Rp112.250.000

Jika ditotal, ketiga proyek pemeliharaan ini menyedot dana hingga Rp505.152.000. Angka pada klaster pertama dan kedua (masing-masing di kisaran Rp190 juta).

Direktur Lembaga Anti Korupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, kembaali melayangkan kritik keras atas pola pengadaan tersebut. Saat dikonfirmasi, Masryadi mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menerjunkan tim Inspektorat guna melakukan audit investigatif menyeluruh.

“Kami meminta Ditjenpas segera turun melakukan audit menyeluruh terkait anggaran kegiatan pemeliharaan di Rutan Kelas IIB Sengkang tersebut. Kami minta skema pengadaan langsung ini diusut tuntas untuk memastikan apakah ada atau tidaknya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara” tegas Masryadi pada, Selasa (17/11/2026).

Terpisah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang, Oki Setiawan, A.Md. IP., S.H., M.Si menjelaskan Terkait paket pekerjaan dimaksud, bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam tiga tahapan pekerjaan, dengan metode Pengadaan Langsung, yang
masing-masing memiliki nilai di bawah Rp 200.000.000,00. Hal ini di lakukan berdasarkan
pembagian tahapan anggaran yang telah direncanakan sejak awal dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan target realisasi anggaran per
triwulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Terkait rincian analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), penyusunannya didasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, serta mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen pemel iharaan yang termasuk dalam Pemel iharaan Gedung dan Bangunan tidak bertingkat, halaman Gedung dan bangunan serta Pemel iharaan Gedung dan Bangunan bertingkat mel iputi renovasi ruang pendidikan, ruang tahanan wanita plus sekat pembatas, ruang besukan, Poliklinik, tembok pagar, selasar, renovasi gedung bertingkat, perbaikan lantai, sekat antar ruangan, dan renovasi pagar dan paving blok, parkiran, rangka gedung dan tampilan depan rutan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Rutan Sengkang mengutamakan Perusahaan/Pengusaha Lokal sebagai wujud pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha serta meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha keci l (UMK), dan koperasi . Untuk itu, Paket Pekerjaan tersebut di laksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, dalam hal ini Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. ASRI SEJAHTERA ABADI yang berlokasi di Kabupaten Wajo. Perusahaan tersebut sudah terdaftar dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Skema pengawasan lapangan di lakukan dengan menentukan titik pekerjaan yang sebelumnya belum sampai pada tahapan pemeliharaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

Terkait transparansi dan kuaitas pekerjaan, seluruh paket pekerjaan telah selesai
di laksanakan dengan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai ketentuan
dalam perjanjian kerja. Adapun Informasi perencanaan pengadaan dapat diakses publik
melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ( Liputan Khusus: Redaksi__Celeebsnews )

Exit mobile version