BULUKUMBA — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran belanja jasa rujukan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba memicu memantiuk reaksi publik. Indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana kesehatan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan celah krusial yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Sorotan tajam datang langsung dari pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan, Ikhsan. Kepada Celebesnews, Senin (28/9/2026), Ikhsan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret. Pihaknya meminta aparat penegak hukum turun tangan membedah secara menyeluruh alur belanja jasa rujukan pasien yang dinilai sarat ketidakberesan tersebut.
Ikhsan menegaskan bahwa Kejati Sulsel perlu segera menurunkan tim penyidik guna melakukan penyelidikan mendalam di lapangan. Langkah awal yang krusial adalah memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut, mulai dari pimpinan rumah sakit, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga bendahara pengeluaran.
“Kejati Sulsel jangan menunggu atau mengulur waktu. Panggil pimpinan rumah sakit, PPK, dan bendahara untuk dimintai keterangan. Temuan BPK ini adalah pintu masuk yang sangat terang untuk membongkar dugaan permainan anggaran di RSUD Bulukumba,” tegas Ikhsan dalam pernyataan lugasnya.
Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Sulsel dalam menuntaskan kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas terhadap sektor pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan, dianggap vital agar anggaran negara benar-benar mengalir untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menguap ke kantong oknum tak bertanggung jawab.
Terpisah, Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi belum lama ini tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
