MAKASSAR — Sorotan tajam tertuju pada kinerja pengelolaan keuangan di Kantor Samsat Makassar 1. Hal ini menyusul terungkapnya temuan krusial dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, yang mencatat adanya kesalahan pencatatan jurnal keuangan dengan nilai fantastis mencapai Rp1,9 miliar lebih. Temuan ini memicu keraguan besar di kalangan masyarakat dan mendesak pertanggungjawaban atas akuntabilitas serta kompetensi para pengelola pendapatan daerah tersebut.
Dalam rincian temuan yang tercatat secara resmi, BPK menegaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian data yang sangat signifikan antara dokumen transaksi, bukti penerimaan, dengan apa yang tercatat di dalam pembukuan keuangan kantor Samsat Makassar 1. Angka senilai hampir 2 miliar rupiah patut dipertanyakan. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan dianggap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan kehilangan nilai kebenarannya.
Sebagai salah satu pintu masuk utama pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, Samsat seharusnya menjadi instansi dengan sistem administrasi paling tertib, akurat, dan diawasi ketat. Pasalnya, setiap hari mengalir uang negara dalam jumlah besar yang merupakan hak publik dan menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Namun, fakta kesalahan pencatatan sebesar ini justru menampakkan sisi lain yang sangat memprihatinkan.
Merespons temuan ini, reaksi masyarakat dan pengamat kebijakan publik meledak. Publik secara terbuka mempertanyakan kinerja, kemampuan, serta integritas aparat dan pimpinan yang bertanggung jawab di sana. Banyak pihak yang menilai, kesalahan sebesar itu mustahil terjadi hanya karena kekeliruan hitungan biasa atau ketidaktelitian petugas administrasi semata.
“Rp1,9 miliar itu bukan uang receh, bukan angka nol yang terlewat tulis. Itu selisih yang sangat besar. Bagaimana mungkin instansi pengelola uang negara bisa salah catat sampai sebanyak itu? Apakah ini murni ketidakmampuan petugas, lemahnya pengawasan, atau memang ada yang sengaja diatur dan disembunyikan di balik kekacauan catatan ini? Kami sangat mempertanyakan kinerja dan akuntabilitas mereka,” ungkap ketua Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Senin (25/5/2026).
Publik juga meragukan sistem pengendalian internal yang diterapkan di Samsat Makassar 1. Jika pencatatan saja bisa salah hingga miliaran rupiah, maka keamanan uang yang sebenarnya masuk ke kas daerah pun menjadi tanda tanya besar. Masyarakat khawatir, celah administrasi yang kacau ini justru menjadi sarang penyimpangan, kebocoran, atau praktik tidak wajar yang merugikan keuangan daerah.
“Kesalahan pencatatan ini bukti nyata lemahnya akuntabilitas. Ke mana perginya uang selisih itu? Apakah benar-benar ada, atau hilang begitu saja? Pimpinan tidak boleh lepas tangan. Ini soal uang rakyat, jadi rakyat berhak menuntut kejelasan,” tegasnya.
Bagi masyarakat, koreksi administrasi saja dirasa belum cukup. Publik menuntut penjelasan terbuka dari Kepala Kantor Samsat Makassar 1 terkait penyebab utama kekacauan ini. Jika ditemukan unsur kelalaian berat, pelanggaran prosedur, atau bahkan indikasi pidana, maka harus ada sanksi tegas dan pertanggungjawaban hukum.
Sementara itu, Kepala Samsat Makassar 1 yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Ical )
