MAKASSAR — Pengolahan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) milk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemprov Sulsel di kawasan industry Makassar terus disoal oleh sejumlah kalangan pegiat antiorupsi dan Lembaga swadaya masyarakat. Kali ini muncul desakan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan audit khusus dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat mengusut pengadaan mesin pengolahan limbah B3 tersebut termasuk mengusut biaya pemeliharaan.
Aktivis antikorupsi, Mulyadi SH kepada celebensews pada, Senin (19/5/2025) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memberi atensi keberadaan mesin pengolahan limbah B3 milik DLHK Sulsel tersebut belakangan ramai menjadi sorotan public.
“Kami minta Kejati Sulsel masuk mengusut pengadaan mesin pengolahan limbah B3 tersebut serta mengusut biaya pemeliharaan,”ungkapnya.
Belakangan mesin pengolahan limbah B3 milik DLHK Pemprov Sulsel ini ramai menjadi sorotan oleh sejumlah kalangan aktivis dan pegiat LSM. Salah satunya terkait persoalan izin yang diduga telah expired serta asap pembakaran limbah medis yang keluar dari cerobong asab diduga telah melebihi standar ambang batas dan berpotensi mencemari Udara serta lingkungan.
Oleh karena itu, Mulyadi berharap Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas industry mesin pengolahan limbah B3 milik DLHK tersebut di Kawasan industry Makassar.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi masih belum memberikan tanggapan dan jawaban.
Demikian pula dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) Sulsel yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi juga tidak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan : Andi Marlin )
