JENEPONTO — Usai disoroti oleh sejumlah kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi, kini realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Mangaungi – Munte – Mangepong DAK Fisik Penugasan (Paket I) Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan oleh PT TSSM dipastikan bakal berbuntut penjang.
Proyek yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 13.093.119.564,00 pada tahun 2023 tersebut bakal dilaporkan secara resmi oleh aktivis LSM LIRA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Pekan depan kami akan segera berangkat ke Jakarta melaporkan realisasi pekerjaan jalan ini ke KPK. Kami akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut agar jadi atensi KPK di Sulsel,”ungkap Ahmad Zulkarnaen, aktivis LSM LIRA kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (15/1/2025).
Dikatakannya, Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 13.093.119.564,00 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Mangaungi – Munte – Mangepong DAK Fisik Penugasan (Paket I) tahun anggaran 2023.
Karena itu, aktivis LSM LIRA ini akan ikut menyeret atau melaporkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PPTK proyek pekerjaan jalan tersebut ke KPK atas sejumlah kejanggalan berdasarkan temuan BPK. “Kami akan turut melaporkan PPK dan PPTK proyek jalan ini ke KPK. Termasuk pengguna anggaran dan kontraktor yang bersangkutan,”tandasnya.
Lanjut diungkapkannya, temuan BPK ini bisa dijadikan bukti awal untuk menelusuri lebih dalam masalah pekerjaan jalan tersebut pada Dinas PUPR di Kabupaten Jeneponto.
Olehnya, aparat penegak hukum seharusnya untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang disinyalir sarat dengan penyimpangan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Katanya, tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk menutup mata dan seolah tidak mengetahui adanya temuan tersebut. Paling tidak, temuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap motif dan tindak yang terjadi dalam proyek pekerjaan jalan tersebut.
“Pekan depan kam akan masukan dan antar langsung laporannya ke KPK. Kami memastikan akan terus mengawal temuan BPK ini hingga ditangani oleh apparat penegak hukum,”pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sejak beberapa pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan khusus : Redaksi )
