MAKASSAR — Dugaan praktik manipulasi anggaran kembali mencoreng pengelolaan proyek publik di Sulawesi Selatan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025 membeberkan indikasi penyimpangan dana pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Sulsel dalam Proyek Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC 1.
Paket pengawasan yang dikerjakan oleh PT DMA dengan nilai kontrak Rp619,95 juta ini disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp317,88 juta—atau lebih dari 50 persen dari total nilai proyek. Padahal, anggaran telah ditransfer 100 persen ke rekening kontraktor melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir pada Januari 2026.
Audit Menemukan Tenaga Ahli ‘Siluman’ dan Klaim Fiktif
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi lapangan yang dilakukan BPK pada awal Maret 2026, temuan penyimpangan tersebut terbagi dalam dua komponen Utama.
Pertama biaya Langsung Personel (Rp299,58 Juta): Anggaran ini diklaim untuk lima personil—termasuk Ahli Struktur dan Ahli K3 Konstruksi. Namun, penelusuran mengonfirmasi para tenaga ahli tersebut tidak pernah menginjakkan kaki di lokasi pekerjaan selama masa kontrak 120 hari kalender.
Kedua biaya Langsung Non-Personel (Rp18,30 Juta): Ditemukan klaim tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah untuk alokasi sewa kendaraan operasional, peralatan komputer, hingga alat tulis kantor (ATK).
Penyimpangan ini diduga kuat terjadi akibat kolusi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa. Kedua pihak disinyalir merekayasa daftar hadir serta kuitansi pembayaran gaji demi meloloskan syarat pencairan dana penuh.
Ancam Keselamatan Fisik Bangunan Madrasah
Absennya tenaga ahli struktur dan K3 di lapangan bukan sekadar persoalan kebocoran anggaran. Ketidakhadiran pengawas teknis secara langsung mengancam kualitas mutu fisik bangunan madrasah yang direhabilitasi, sekaligus mempertaruhkan keselamatan para siswa dan pengajar di masa depan.
Direktur Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Marsyadi, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera bertindak tanpa menunggu proses administratif berlarut-larut.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel untuk segera menurunkan tim melakukan audit total terhadap proyek tersebut serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat,” tegas Marsyadi, Senin (26/10/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satker PPS Sulsel belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang diajukan redaksi mengenai kelayakan pencairan anggaran dan keabsahan dokumen laporan pekerjaan tersebut. (Redaksi Celebesnews)
