FOTO: Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain
BANTAENG — Sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng diguncang oleh pusaran dugaan skandal keuangan. Alih-alih berfokus pada penguatan tata kelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bantaeng justru terindikasi kuat sarat dengan praktik rekayasa anggaran, persekongkolan, hingga potensi kerugian keuangan negara yang mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, Disdikbud Bantaeng tercatat menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp3.487.500.000,00 untuk program sosialisasi dan pelatihan yang digelar sepanjang 14 hingga 28 Februari 2025. Ironisnya, eksekusi anggaran jumbo tersebut diserahkan mentah-mentah kepada pihak ketiga, yakni Lembaga Fasilitas Manajemen Pemerintah Daerah (LFMPD) melalui skema Swakelola Tipe III berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025, yang seluruhnya telah dicairkan 100 persen.
Penelusuran lebih mendalam mengungkap modus operandi yang terstruktur. Pagu anggaran Bimtek dipatok dengan biaya kontribusi mencekik sebesar Rp4.500.000,00 per peserta. Berdasarkan audit BPK, angka tersebut sama sekali bukan hasil kalkulasi analisis kebutuhan riil (needs assessment) internal dinas, melainkan jiplakan murni dari proposal penawaran sepihak vendor LFMPD. Tarif tersebut bahkan diselundupkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tanpa pernah tercantum secara sah di dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS), demi memberikan legitimasi semu tanpa payung hukum yang valid.
Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tubuh Disdikbud Bantaeng pun disorot tajam karena terkesan menjadi “karpet merah” bagi vendor atau pelaksana kegiatan. Ali-alih melakukan reviu, uji kewajaran harga (owner’s estimate), atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara mandiri, PPK justru mengekor Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari DPA yang bersumber dari proposal vendor. Puncak kecurigaan terbukti saat uji petik BPK menunjukkan pihak LFMPD sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti pengeluaran sah. Hasil audit komparatif menemukan selisih pembayaran fantastis sebesar Rp2.404.633.140,00—yang berarti nyaris 68,9% dari total nilai proyek menguap tanpa dasar pembelanjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi temuan ini, Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, melontarkan kecaman keras dan menegaskan bahwa data BPK telah menyajikan unsur pidana korupsi yang sangat terang benderang. “Temuan selisih pembayaran riil senilai Rp2,4 miliar dari total kontrak Rp3,4 miliar ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang masif. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa Pengguna Anggaran, PPK Disdikbud Bantaeng, hingga Direktur LFMPD,” tegas Ahmad Zulkarnain dalam keterangannya kepada Celebesnews pada, Kamis (18/11/2026).
Di sisi lain, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Hj. Sri Wahyuni Gani atas nama Plt kepala dinas pendidikan, berdalih bahwa penunjukan LFMPD telah melalui proses koordinasi dan pendampingan unit layanan pengadaan, serta pengusulan komponen harga di SIPD diklaim telah difasilitasi oleh bidang aset, meski mengakui pihaknya tidak mendapatkan informasi bahwa komponen tersebut tidak masuk dalam Perbup SHS. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
