Home Berita Utama LSM LIRA Sulsel Desak Kejati dan Polda Seret Kadisdikbud Bantaeng serta Pelaksana...

LSM LIRA Sulsel Desak Kejati dan Polda Seret Kadisdikbud Bantaeng serta Pelaksana Kegiatan Bimtek BOSP ke Meja Hijau

0

BANTAENG — Praktik pengadaan barang dan jasa pada sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng mengungkap tabir kelam. Belanja kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bantaeng disinyalir kuat bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan skandal penyelewengan anggaran yang terstruktur.

Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Diklat, Disdikbud Bantaeng menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp3.487.500.000,00 pada tahun anggaran 2025.

Namun, penelusuran mendalam terhadap dokumen pemeriksaan mengungkap bentangan indikasi rekayasa anggaran (budget engineering) serta potensi kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp2,4 miliar.

Jejak penyimpangan ini telah terdeteksi sejak tahap perencanaan. Temuan auditor BPK membeberkan bahwa pagu anggaran Bimtek ditetapkan berdasarkan biaya kontribusi sebesar Rp4.500.000,00 per peserta.

Angka tersebut ternyata bukan lahir dari kalkulasi analisis kebutuhan riil yang disusun oleh para Kepala Bidang di Disdikbud Bantaeng, melainkan murni mengambil angka dari proposal penawaran sepihak Lembaga LFMPD tertanggal 16 Desember 2024.

Celakanya, nilai tarif kontribusi per peserta itu diselipkan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebelum adanya penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS). Penginputan penawaran vendor ke dalam sistem perencanaan daerah ini disinyalir kuat sebagai jalan pintas untuk melobi legitimasi anggaran tanpa payung hukum yang valid.

Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disdikbud Bantaeng dalam proyek ini dipertanyakan secara mendasar. PPK diduga sengaja melumpuhkan fungsi reviu dan analisis kewajaran harga (owner’s estimate/HPS) terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disodorkan oleh vendor.

Bahkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diterbitkan Disdikbud Bantaeng hanyalah berupa salinan (copy-paste) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sejak awal bersumber dari proposal LFMPD. Tindakan menelan bulat-bulat proposal pihak ketiga tanpa kajian internal ini mengindikasikan adanya dugaan permufakatan jahat sebelum kontrak resmi ditandatangani.

Meski perencanaan dipenuhi kejanggalan, Disdikbud Bantaeng tetap mengeksekusi kegiatan ini pada 14–28 Februari 2025 melalui skema Swakelola Tipe III. Kerjasama tertuang dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025. Seluruh pembayaran proyek senilai Rp3,48 miliar tersebut telah dicairkan lunas 100 persen.

Temuan audit BPK ini memicu gelombang desakan penegakan hukum. Koordinator Wilayah (Korwil) LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa pola penyelewengan ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang terang benderang.

“Temuan selisih pembayaran riil senilai Rp2,4 miliar dari total kontrak Rp3,4 miliar ini bukan lagi sekadar kelemahan administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang masif dan terstruktur. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa Pengguna Anggaran, PPK Disdikbud Bantaeng, serta Direktur Eksekutif LFMPD,” tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Sabtu (14/11/2026).

Hingga berita investigasi ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng belum memberikan tanggapan. Surat permintaan konfirmasi resmi yang dilayangkan oleh redaksi Celebesnews tidak mendapatkan konfirmasi maupun jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )

Exit mobile version