Bantaeng, Celebesnews — Praktik pengadaan barang dan jasa pada sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, realisasi belanja kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bantaeng terindikasi kuat sarat penyimpangan, dugaan mark-up anggaran terstruktur, hingga potensi kerugian keuangan negara senilai miliaran rupiah.
Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Diklat, Disdikbud Bantaeng menggelontorkan anggaran mencapai Rp3.487.500.000,00 pada tahun 2025
Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 hingga 28 Februari 2025 ini menyerahkan eksekusi anggaran kepada Lembaga Swakelola/Pihak Ketiga, yaitu Lembaga LFMPD melalui skema Swakelola Tipe III. Kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025, yang seluruh pembayarannya telah dinyatakan dicairkan lunas 100 persen.
Namun, di balik formalitas administratif kontrak tersebut, BPK menemukan bentangan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan berpotensi keuangan negara.
Penelusuran atas dokumen perencanaan sebagaimana temuan BPK mengungkap bahwa pagu anggaran Bimtek ditetapkan dengan memperhitungkan biaya kontribusi fantastis sebesar Rp4.500.000,00 per peserta. Angka ini terbukti bukan hasil kalkulasi analisis kebutuhan riil yang disusun oleh masing-masing Kepala Bidang di Disdikbud, melainkan murni penawaran sepihak dari LFMPD tertanggal 16 Desember 2024.
Meskipun angka tersebut diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), nilai tarif per peserta itu tidak tercantum secara sah dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS). Penginputan penawaran sepihak ke dalam SIPD sebelum penetapan Perbup SHS disinyalir kuat sebagai modus operandi budget engineering untuk melegalkan anggaran tanpa payung hukum yang valid.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disdikbud Bantaeng diduga kuat sengaja melumpuhkan fungsi pengawasan dan evaluasi jabatannya. PPK sama sekali tidak melakukan reviu maupun analisis kewajaran harga (owner’s estimate/HPS) terhadap proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disodorkan oleh LFMPD.
Bahkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diterbitkan oleh Disdikbud hanya berupa salinan atau mengekor dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sejak awal bersumber dari proposal penawaran vendor atau rekanan. Tindakan menelan bulat-bulat penawaran pihak ketiga tanpa kajian internal mengindikasikan adanya indikasi permufakatan jahat sebelum kontrak resmi ditandatangani.
Titik krusial dugaan penyimpangan bermuara pada realisasi fisik dan pertanggungjawaban keuangan di lapangan. Saat pemeriksaan BPK berlangsung, pihak pelaksana (LFMPD) tidak mampu melampirkan bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan anggaran sebesar Rp3,48 miliar tersebut.
Direktur Eksekutif LFMPD bahkan tak mampu merincikan penggunaan dana saat dikonfirmasi oleh tim pemeriksa BPK. Hasil perbandingan antara RAB yang diajukan dengan bukti konfirmasi pengeluaran riil menemukan selisih pembayaran fantastis sebesar Rp2.404.633.140,00.
Ketidakmampuan vendor atau pelaksana dalam membuktikan pengeluaran riil sebesar 68,9% dari total nilai proyek ini mengindikasikan kuat adanya praktik pertanggungjawaban fiktif sebagian (partial fictitious) dan penggelembutan harga (mark-up) secara terorganisir.
Oleh karena itu, dugaan penyelewengan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Bantaeng ini memantik reaksi keras dari jajaran lembaga swadaya masyarakat. Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa temuan audit BPK ini sudah memuat unsur-unsur dugaan pidana korupsi yang terang benderang.
“Temuan selisih pembayaran riil senilai Rp2,4 miliar dari total kontrak Rp3,4 miliar ini bukan lagi sekadar administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang masif. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa Pengguna Anggaran, PPK Disdikbud Bantaeng, serta Direktur Eksekutif LFMPD,” tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Jumat (13/11/2026).
Ahmad menambah, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar aliran dana selisih senilai miliaran rupiah tersebut terbongkar secara transparan.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
