MAKASSAR — Praktik tata kelola keuangan dalam lingkup pendidikan kedokteran dan pelayanan medis di Sulawesi Selatan diterpa isu miring. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia membongkar adanya indikasi cacat hukum serius dalam skema kerja sama antara Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar. Tak tanggung-tanggung, alokasi dana jumbo senilai Rp2,7 miliar terindikasi menguap di “zona abu-abu” akibat ketiadaan payung hukum yang sah dan transparan.
Temuan investigatif ini langsung memantik reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Korwil LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa pihaknya siap melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Kepada Celebesnews, Jumat (13/11/2026), Ahmad Zulkarnain menyampaikan pernyataan tegasnya terkait temuan audit negara tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan ada indikasi kuat cacat hukum dan pengabaian regulasi pengelolaan keuangan negara. Angka Rp2,7 miliar itu bukan jumlah yang kecil. LSM LIRA Sulsel akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap membawa temuan BPK ini secara resmi ke meja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,” ujar Ahmad Zulkarnain.
Sorotan utama kini mengarah pada jajaran pengambil kebijakan di kedua lembaga panutan masyarakat Sulsel tersebut. Publik menanyakan bagaimana mungkin transaksi dan tata kelola anggaran bernilai miliaran rupiah dapat berjalan berlarut-larut tanpa verifikasi legalitas yang ketat dari Tim Hukum maupun Pengawas Internal masing-masing instansi.
Ahmad Zulkarnain menilai, pengabaian payung hukum dalam pengelolaan dana pendidikan dan pelayanan medis ini berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Dengan rencana pelaporan resmi oleh LSM LIRA Sulsel ke Kejati Sulsel pada pekan ini, tekanan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) dipastikan bakal kian memuncak. Kejati Sulsel didesak untuk tidak ragu menerjunkan tim penyidik pidana khusus (Pidsus) guna memanggil dan memeriksa para pejabat terkait, baik dari pihak Universitas Hasanuddin maupun Manajemen RSWS Makassar.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi Celebesnews masih terus mengupayakan konfirmasi resmi dari jawab pejabat berwenang Unhas serta Direksi RSWS Makassar guna menegakkan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides).
Publik kini menanti langkah berani penegak hukum di Sulawesi Selatan untuk membongkar zona abu-abu dana Rp2,7 miliar ini secara transparan dan terbuka. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
