MAJENE — Transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkup instansi pemasyarakatan kembali mendapat sorotan tajam. Berdasarkan hasil analisis data pengadaan publik Tahun Anggaran 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan teknis yang mengindikasikan adanya celah administratif pada pelaksanaan dua paket kegiatan di objek bangunan yang sama, yakni Rutan Kelas IIB Majene. Dari data yang berhasil dihimpun, akumulasi nilai anggaran untuk kedua paket tersebut menembus angka fantastis mencapai Rp507.617.000
Berdasarkan penelusuran rincian data, anggaran setengah miliar rupiah lebih itu dipecah ke dalam dua pos pengerjaan berbeda. Paket pertama dialokasikan untuk Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp333.916.000 dengan volume pekerjaan seluas 1.170,0 $M^2$ dengan satuan harga Rp285.399 per meter persegi. Sementara itu, paket kedua dialokasikan untuk Pengadaan Belanja Bahan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp173.701.000. Kedua paket ini sama-sama menggunakan metode pemilihan penyedia berupa Pengadaan Langsung.
Praktik pemecahan mata anggaran pada satu objek fisik yang sama ini langsung memantik reaksi keras dari publik. Pihak Rutan Kelas IIB Majene selaku Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didesak untuk segera memberikan konfirmasi resmi mengenai dasar hukum dan alasan teknis kebijakan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi mengapa kedua paket tidak disatukan dalam satu prosedur Tender Terbuka atau melalui e-katalog, guna memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden mengenai larangan pemecahan paket pengadaan demi menghindari proses tender.
Persoalan kian pelik ketika menelisik kewajaran alokasi finansial di dalamnya. Dengan alokasi biaya sebesar Rp285.399/$M^2$ pada paket pemeliharaan gedung, secara teknis dan lazimnya komponen tersebut seharusnya sudah mencakup pembiayaan bahan baku material sekaligus jasa pengerjaan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai urgensi kehadiran Paket Belanja Bahan Pemeliharaan senilai Rp173.701.000 yang berjalan secara berbarengan. Publik mendesak transparansi penuh, termasuk menelusuri apakah penyedia atau kontraktor yang digandeng untuk kedua paket tersebut merupakan entitas perusahaan yang sama.
Lebih lanjut, celah teoretis terkait potensi duplikasi pembayaran anggaran (double budgeting) pada item pengerjaan fisik dan pengadaan bahan baku menjadi poin krusial yang menuntut akuntabilitas PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Menanggapi carut-marut tata kelola ini, aktivis anti-korupsi Mulyadi SH, saat dimintai konfirmasi oleh Celebesnews pada Rabu (11/11/2026), secara tegas mendesak agar realisasi kegiatan tersebut segera diaudit total. Langkah pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi harga mati untuk menguji kesesuaian antara pelaksanaan fisik di lapangan dengan isi kontrak, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran negara di Rutan Majene.
“Kami berharap ada audit total dari kedua pelaksanaan paket pekerjaan tersebut. Kami minta Kanwil pemasyarakatan maupun Ditjen Pas untuk turun melakukan telisik paket pemeliharaan tersebut di Rutan Majene, Sulawesi Barat,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Rutan Majene yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi_Celebesnews )
