MAKASSAR, Celebesnews — Lembaga anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk segera menerjunkan tim investigasi serta melakukan audit total terhadap proyek rehabilitasi Gedung Layanan Kesehatan Peserta Diklat Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong yang dibangun pada 2025 lalu.
Langkah tegas ini dinilai mendesak guna mengusut tuntas indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan fisik proyek dengan standar spesifikasi teknis dan realisasi anggaran negara yang telah dialokasikan.
Direktur CCW, Masryadi, menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bagi para peserta diklat merupakan infrastruktur vital yang tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Menurutnya, potensi penyimpangan pada proyek publik semacam ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan serta kenyamanan fasilitas publik pendukung pendidikan vokasi pelayaran tersebut.
“Kami mendorong Kejati dan Polda Sulsel tidak menunggu laporan formal semata, melainkan segera menurunkan tim intelijen kejaksaan maupun penyidik tindak pidana korupsi (Tipidkor) Polda untuk melakukan verifikasi lapangan dan audit audit menyeluruh secara independen,” tegas Masryadi saat memberikan keterangan kepada Celebesnews, Jumat (6/11/2026) pagi.
Masryadi menambahkan, pihak APH (Aparatan Penegak Hukum) diharapkan dapat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel untuk menghitung secara presisi potensi kerugian negara jika ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum.
“Transparansi adalah kunci. Jika proyek ini dikerjakan sesuai prosedur dan master plan, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk alergi terhadap pemeriksaan dan audit total,” kunci Masryadi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan Celebesnews kepada pihak Poltekpel Barombong guna memenuhi kaidah jurnalistik yang berimbang (cover both sides). Langkah konfirmasi ini penting untuk memberikan ruang klarifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen maupun pihak kontraktor pelaksana atas temuan BPK RI serta desakan audit total dari lembaga antikorupsi. Transparansi atas penggunaan dana negara pada fasilitas publik diharapkan mampu mengembalikan akuntabilitas institusi pendidikan kedinasan di Sulawesi Selatan. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
