FOTO: Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain
TAKALAR — Temuan serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Kabupaten Takalar kini berada di titik krusial. Ratusan juta rupiah anggaran negara terungkap mengendap misterius di rekening salah satu PKBM di wilayah Galesong pada tahun 2024, padahal lembaga tersebut bahkan sempat menolak menerima dana itu. Publik pun berseru keras meminta Kejaksaan Negeri Takalar untuk tidak menutup mata atas ketidakwajaran ini.
Ini bukan sekadar masalah administrasi yang sepele. Fakta bahwa dana tetap dicairkan meski lembaga penerima telah menyampaikan penolakan resmi adalah hal yang sangat janggal dan mengarah pada dugaan rekayasa pencairan anggaran. Dana itu adalah uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, bukan berputar di tempat yang bahkan tidak menginginkannya. Ada pertanyaan besar: siapa yang memerintahkan pencairan tersebut dan apa motif di baliknya?
Oleh karena itu, Kejari Takalar diminta segera bergerak menyelidiki kasus ini tanpa menunda lebih lama, lagi laporan resmi dari salah satu lembaga swadaya masyarakat sudah masuk. Periksa semua mulai dari proses perencanaan, persetujuan, hingga pencairan dana di Dinas Pendidikan Takalar harus ditelusuri secara transparan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib dimintai keterangan, dan jika terbukti ada kerugian negara, dana tersebut harus segera dikembalikan serta pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Public tidak akan diam jika temuan ini dibiarkan begitu saja. Kami mengawasi dan akan terus mendesak hingga ada langkah hukum yang nyata. Jangan biarkan kebenaran tertutup rapat. Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka ada di sini untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar menunggu arsip mati,” tegas Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatabn, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Jumat (9/10/2026).
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Takalar dinilai cenderung tertutup terkait keberadaan serta status dana ratusan juta tersebut. Permintaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh media ini tak mendapatkan tanggapan dan jawaban semakin memperkuat prasangka publik bahwa terdapat skandal sistematis yang tengah disembunyikan dari pengawasan hukum. ( Liputan Redaksi: Celebesnews )
