FOTO: Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain
TAKALAR — Proyek pembangunan baruga Jl Fitrah Kabupaten Takalar senilai Rp3,7 miliar tahun 2024 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini terancam dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Takalar. LSM Lira menilai proses dan pelaksanaan proyek tersebut menyimpan sejumlah kejanggalan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak ada penjelasan terbuka dan perbaikan segera, langkah hukum adalah jalan satu-satunya yang akan diambil.
“Anggaran sebesar Rp3,7 miliar bukan uang receh. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Audit BPK menemukan sejumlah hal yang tidak wajar, mulai dari spesifikasi hingga progres fisik yang tak sebanding dengan dana yang digelontorkan,” tegas Korwil LSM Lira Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarinain kepada Celebesnews, Selasa (6/10/2026). Ketidakjelasan inilah yang memaksa pihaknya mengambil langkah tegas agar tidak ada kerugian keuangan daerah yang dibiarkan terjadi tanpa pertanggungjawaban.
Bukan ancaman kosong. LSM Lira memberi batas waktu singkat kepada Dinas PUPR Takalar untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan. Jika diabaikan, berkas lengkap berisi temuan dan bukti kejanggalan akan langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Takalar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kami tidak main-main. Uang negara harus dijaga, bukan dimainkan,” tambahnya dengan nada tegas.
Masyarakat pun diminta untuk ikut mengawasi dan menyampaikan informasi apa pun terkait proyek ini. Akhirnya, LSM Lira menegaskan: tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan publik. Jika terbukti ada penyimpangan, pertanggungjawaban pidana adalah harga yang harus dibayar, tidak ada ampun.
Terpisah, Kepala Dinas PUTRPKPCK Takalar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
