FOTO: Mulyadi SH
TAKALAR — Proyek pembangunan Baruga Jl. Fitrah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Takalar bernilai Rp3,7 miliar tahun 2024 kini menjadi sorotan tajam publik. Pengerjaan proyek fisik yang digelontorkan dari APBD tersebut dinilai menyimpan sederet kejanggalan serius hingga diduga memicu potensi kerugian keuangan negara. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi fisik serta indikasi kekurangan volume pengerjaan kian mempertegas sinyal buruk dalam tata kelola anggaran di lingkup PUTR Takalar.
Sikap tertutup dinas terkait semakin menambah kecurigaan bahwa pengerjaan proyek Baruga ini sengaja dibiarkan bermasalah tanpa evaluasi ketat. Alih-alih menyajikan bangunan berkualitas tinggi yang sepadan dengan besarnya anggaran miliaran rupiah, hasil pekerjaan di lapangan justru memicu keprihatinan banyak pihak. Dugaan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga konsultan pengawas disinyalir menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan yang berisiko menguapkan uang negara.
Pengamat hukum, Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa temuan audit lembaga negara tidak boleh berhenti sebatas rekomendasi administratif semata. Kepada Celebesnews, Senin (5/10/2026), Mulyadi mendesak aparat penegak hukum untuk bergerak cepat mendalami indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek fisik tersebut. Ia menilai celah kerugian negara yang terekam dalam LHP BPK sudah cukup menjadi dasar kuat bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan awal secara menyeluruh.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Takalar segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut dan mengusut proyek ini sampai tuntas. Panggil semua pihak-pihak terkait, mulai dari Pengguna Anggaran, PPK, kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas, untuk dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan,” tegas Mulyadi saat memberikan keterangannya kepada Celebesnews.
Masyarakat Takalar kini menanti langkah konkrit dan keberanian Kejari Takalar dalam membongkar dugaan penyimpangan anggaran di balik fasilitas milik pemerintah daerah tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih menjadi kunci utama untuk memberi efek jera sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara demi terciptanya transparansi pembangunan di Kabupaten Takalar.
Terpisah, Kepala Dinas PUTRPKPCK Takalar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
