TAKALAR — Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar didesak bergerak cepat untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengeluaran dan tata kelola anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Kejaksaan didesak membongkar dugaan skandal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kecamatan Galesong, yang diduga kuat mengendap hingga menyentuh angka ratusan juta rupiah pada tahun 2024.
Dugaan pengendapan anggaran yang bersumber dari APBD ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi pencairan semata, melainkan ada indikasi kesengajaan dan permainan oknum di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Aktivis dan pemerhati kebijakan publik Sulawesi Selatan, Ikhsan kepada Celebesnews, Senin (5/10/2026) secara tegas meminta Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Lidik). Penegak hukum diharapkan tidak hanya memanggil pengelola PKBM Galesong, tetapi juga melakukan audit investigatif terhadap jajaran pejabat terkait di Dinas Pendidikan Takalar yang bertanggung jawab atas verifikasi dan verifikasi akhir pencairan dana BOP tersebut.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Takalar dinilai cenderung tertutup terkait keberadaan serta status dana ratusan juta tersebut. Permintaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh media ini tak mendapatkan tanggapan dan jawaban semakin memperkuat prasangka publik bahwa terdapat skandal sistematis yang tengah disembunyikan dari pengawasan hukum.
Kejari Takalar kini berada di bawah sorotan tajam publik. Masyarakat menuntut keberanian dan integritas korps adhyaksa tersebut untuk tidak tebang pilih serta tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Penindakan tegas dan penyeretan oknum-oknum yang bermain dalam penyaluran dana BOP ini menjadi pertaruhan kredibilitas penegakan hukum di Kabupaten Takalar. ( Liputan Redaksi: Celebesnews )
