BULUKUMBA — Lembaga anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Direktur RSUD Bulukumba. Langkah ini dinilai mendesak guna menguji transparansi dan kepatuhan pejabat publik di lingkungan pemerintah daerah dalam melaporkan seluruh aset yang dimilikinya.
Direktur CCW, Masryadi, menegaskan bahwa audit mendalam oleh lembaga antirasuah sangat diperlukan menyusul ditemukannya kejanggalan pada laporan periodik tahun 2023–2024 milik yang bersangkutan. Menurutnya, laporan keuangan seorang pimpinan instansi pelayanan publik yang strategis seharusnya mencerminkan dinamika riil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif semata.
Secara eksplisit, Masryadi menduga adanya dugaan praktik copy paste atau penggandaan data laporan dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan nilai maupun rincian aset. Pola stagnansi yang tidak lazim ini memicu kecurigaan publik, mengingat profil pendapatan serta potensi penambahan atau penyusutan aset pejabat setingkat direktur rumah sakit daerah umumnya mengalami fluktuasi secara berkala.
Sikap apatis dan ketidaksesuaian dalam pengisian LHKPN disinyalir bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan potensi upaya menyembunyikan profil kekayaan yang sebenarnya dari pantauan publik dan hukum. CCW menilai pola LHKPN yang statis kerap dijadikan celah oleh oknum pejabat untuk mengelabui sistem pengawasan keterbukaan informasi publik.
Oleh karena itu, CCW meminta KPK tidak hanya menerima berkas secara formalitas, tetapi juga melakukan verifikasi faktual dan melacak kebenaran data di lapangan guna memastiakn kewajaran asal-usul harta tersebut. Audit tindak lanjut ini penting untuk membuktikan apakah ada aset tersembunyi yang sengaja tidak dicantumkan dalam laporan resmi tersebut.
Masryadi menegaskan bahwa penegakan integritas di sektor pelayanan kesehatan harus dimulai dari kejujuran para pemimpinnya dalam melaporkan harta kekayaan. Jika KPK menemukan adanya ketidakcocokan atau indikasi kesengajaan memanipulasi data LHKPN, tindakan tegas harus segera diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih di Bulukumba.
Terpisah, Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi baru-baru ini hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
