BULUKUMBA — Lembaga Kapal Induk Indonesia berencana segera melaporkan Direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Langkah hukum ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait pengelolaan anggaran di rumah sakit daerah tersebut.
Aktivis Kapal Induk Indonesia, Muhammad Awal menilai bahwa temuan BPK mengenai ketidaksesuaian pertanggungjawaban keuangan dan indikasi kerugian negara tidak boleh dibiarkan begitu saja. Penggunaan anggaran pelayanan kesehatan publik seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel, bukan justru menyisakan persoalan administratif maupun finansial yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dalam rancangan berkas pelaporannya, lembaga tersebut menyoroti peran sentral Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran (PA) serta PPK yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Rujukan Pasien RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba pada tahun 2024 sebesar Rp177.641.400,00 Tak Didukung Bukti Belanja Lengkap. Kapal Induk Indonesia menilai ada dugaan kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses verifikasi pertanggungjawaban anggaran yang menjadi catatan audit BPK.
Rencana pendaftaran laporan resmi ke Kejati Sulsel ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kapal Induk Indonesia mendesak Kejati Sulsel agar segera memanggil serta memeriksa pihak-pihak terkait untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapal Induk Indonesia tengah mematangkan bukti-bukti pendukung sebelum menyerahkan berkas aduan secara resmi ke meja penyidik Kejati Sulsel dalam waktu dekat. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Bulukumba belum memberikan tanggapan terkait temuan BPK tersebut. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews___)
