MAKASSAR — Lembaga anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) menyoroti alokasi anggaran belanja jasa tenaga kebersihan di lingkup Pemerintah Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sorotan tersebut muncul setelah ditemukannya potensi pembengkakan anggaran belanja barang dan jasa yang dinilai tidak rasional untuk skala pelayanan tingkat kecamatan. CCW pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan verifikasi dan penelusuran mendalam guna memastikan transparansi serta efisiensi penggunaan uang rakyat tersebut.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2026, pihak Kecamatan Tallo merencanakan dua paket kegiatan jasa kebersihan dengan nilai fantastis. Paket pertama dianggarkan dengan nilai pagu sebesar Rp5.592.940.500, sementara paket kedua dipatok dengan nilai yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp7.105.690.500. Pemisahan paket kegiatan dalam satu sektor pengadaan yang sama ini turut memicu keprihatinan terkait kejelasan peruntukan serta efektivitas pembagian kerjanya di lapangan.
Jika kedua alokasi tersebut diakumulasikan, total dana belanja jasa kebersihan untuk wilayah Kecamatan Tallo menembus angka Rp12.698.631.000. Jumlah ini dinilai sangat masif mengingat skala operasionalnya hanya mencakup satu wilayah kecamatan. Besarnya angka anggaran ini memunculkan pertanyaan publik terkait keandalan dasar perhitungan komponen biaya, jumlah personil yang dilibatkan, hingga efisiensi pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
Ketua umum CCW, Masryadi kepada Celebesnews, Selasa (15/9/2026) menilai bahwa pengalokasian dana belasan miliar rupiah untuk jasa kebersihan di tingkat kecamatan berpotensi menimbulkan celah penyimpangan jika tidak dikawal secara ketat. Pihaknya meminta pihak kepolisian maupun kejaksaan segera mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk menelisik proses perencanaan pengadaan ini. Pengawasan sejak dini dianggap penting guna mencegah terjadinya praktik pemecahan paket atau penggelembangan anggaran (markup) yang dirancang sebelum proses lelang dijalankan.
“Kami berharap kepolisian dan kejaksaan segera menurunkan tim melakukan penyelidikan untuk mengusut kewajaran anggaran jasa kebersihan ini di tingkat kecamatan,”tandasnya.
Masyarakat Kota Makassar kini menanti klarifikasi resmi dari pihak Kecamatan Tallo maupun Pemerintah Kota Makassar mengenai rincian teknis pemanfaatan anggaran jumbo tersebut. Kepastian hukum dan transparansi pengadaan publik dinilai amat krusial agar alokasi dana APBD yang begitu besar benar-benar memberikan dampak langsung pada kebersihan wilayah serta keadilan kesejahteraan para pekerja kebersihan di lapangan.
Camat Tallo yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
