MAKASSAR — Lembaga anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak Gubernur Sulawesi Selatan segera menurunkan tim Inspektorat Provinsi Sulsel untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek Smart Controlling System di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Desakan ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya pembayaran atas item pemeliharaan sebesar Rp1.224.000.000,00 namun tidak didukung dengan bukti pelaksanaan pekerjaan.
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, ditegaskan bahwa dana sebesar Rp1,2 miliar lebih rupiah telah dicairkan untuk pembayaran pemeliharaan proyek Smart Controlling System. Namun, hingga masa audit berakhir, tidak ditemukan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Artinya, uang negara sudah dibayarkan, namun pelaksanaannya tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
Menyikapi temuan yang sangat mencurigakan ini, Ketua umum CCW, Masryadi kepada Celebesnews pada, Rabu (12/82026) menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tanpa bukti pelaksanaan, maka pembayaran itu sangat berpotensi merugikan keuangan negara dan mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Sudah jelas terungkap oleh BPK: uang 1,2 miliar rupiah lebih sudah dibayarkan, tetapi tidak ada bukti pekerjaannya. Ini bukan masalah sepele. Sangat patut diduga ada penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur Sulsel segera turunkan tim Inspektorat untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh,” tegas Masryadi.
CCW meminta Inspektorat segera memeriksa seluruh rangkaian proses pembayaran, mulai dari siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, siapa yang menerima pembayaran, hingga ke mana sebenarnya mengalir dana tersebut. Jika terbukti ada unsur penyimpangan, maka kerugian negara wajib dikembalikan dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan uang negara yang nilainya miliaran rupiah hilang begitu saja tanpa jejak. Kami harap Gubernur Sulsel tidak menutup mata atas temuan BPK ini. Segera ambil langkah tegas. Turunkan tim, periksa tuntas, dan pertanggungjawabkan secara hukum siapa saja yang terlibat,” tambah Masryadi.
Ia juga memperingatkan, apabila dalam waktu dekat belum ada langkah pemeriksaan yang nyata dari Inspektorat, maka CCW akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Masyarakat pun berharap kasus ini segera ditindaklanjuti agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah dapat dipulihkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Provinsi Sulsel terkait temuan BPK tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Smart Controlling System yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
