PAREPARE— Temuan kejanggalan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lingkungan Dinas Kesehatan Kota Parepare dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memantik kritikan tajam dari public. Pemeriksaan mengungkap harga yang ditetapkan jauh melampaui Standar Satuan Harga (SSH) resmi daerah, dan public langsung menyentil Walikota Parepare untuk tidak menutup mata soal ini.
Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2024, BPK menegaskan harga yang dibayarkan dari uang negara ternyata jauh melampaui standar harga wajar yang berlaku di pasaran.
Nilai kontrak pengadaan dan pembangunan IPAL tersebut tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Parepare. Selain itu, Tidak ada analisis harga satuan yang wajar sebagai dasar penetapan biaya, sehingga berpotensi membebani keuangan daerah.
“Nah tuh Pak Wali, ini sudah jadi temuan resmi BPK. Jangan diam saja! Anggaran itu uang negara, kalau harganya melenceng dari aturan harus segera diperbaiki, siapa yang salah harus bertanggung jawab,” ujar Yoka Mayapada, salah satu yang dimintai tanggapannya oleh Celebesnews pada, Kamis (23/7/2026).
Public menuntut agar tidak ada istilah “lupa”, “kesalahan administrasi”, atau alasan klise lainnya. Public ingin tahu siapa yang menyetujui harga tersebut, dan ke mana selisih dana yang seharusnya bisa digunakan untuk fasilitas kesehatan lain yang lebih mendesak.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Parepare yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
