BARRU — Menyusul diungkapkannya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran konsumsi sebesar Rp 2,5 miliar di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru tahun 2024, perhatian publik kini tertuju kepada Bupati yang baru menjabat. Public secara tegas meminta kepala daerah itu untuk tidak berdiam diri dan tidak menutup mata, melainkan segera membuka penelusuran guna memastikan kejelasan penggunaan dana tersebut.
Dalam laporannya, BPK mencatat adanya sejumlah kejanggalan serius pada pos anggaran makan minum dan jamuan tamu. Selain nilainya yang dinilai sangat besar dan jauh melampaui kewajaran untuk kebutuhan operasional satu tahun, ditemukan pula ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban, bukti transaksi, serta rincian kegiatan yang kurang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah dana sebesar itu benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, atau justru mengandung unsur rekayasa dan penyimpangan?
oordinator LSM LIRA menyatakan bahwa momen kepemimpinan baru ini menjadi kesempatan emas untuk membersihkan tata kelola keuangan daerah. “Kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Bupati yang baru: jangan mewarisi masalah, tapi selesaikan. Jangan diam dan jangan tutup mata hanya karena ini urusan masa lalu. Uang rakyat Rp 2,5 miliar tidak bisa dianggap remeh,” tegasnya.
Aktivis antikorupsi, Mulyadi SH kepada Celebesnews, Selasa (2/7/2026) menyatakan bahwa momen kepemimpinan baru ini menjadi kesempatan emas untuk membersihkan tata kelola keuangan daerah. “Kami sampaikan secara terbuka kepada Ibu Bupati yang baru: jangan mewarisi masalah, tapi selesaikan. Jangan diam dan jangan tutup mata hanya karena ini urusan masa lalu. Uang rakyat Rp 2,5 miliar tidak bisa dianggap remeh,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa menurut peraturan, anggaran jamuan dan konsumsi harus rinci, terukur, dan sesuai standar harga yang berlaku. “Kalau setiap harinya menghabiskan belasan juta rupiah hanya untuk makan dan minum, itu sudah melampaui batas logika. Pasti ada yang perlu ditelusuri lebih dalam: siapa yang bertanggung jawab, ke mana saja uangnya mengalir, dan apakah ada kerugian yang ditimbulkan?” tambahnya.
“Kepemimpinan baru diuji dari keberaniannya menertibkan hal yang salah. Kalau Bupati bertindak tegas, artinya ia ingin membangun kepercayaan publik. Tapi kalau diam saja, sama saja memberi kesan melindungi oknum yang berbuat salah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi menambahkan bahwa temuan BPK sudah menjadi dasar yang sah untuk bahan penyelidikan. “Ini bukan isu yang dibuat-buat, tapi hasil pemeriksaan lembaga resmi. Tugas Bupati adalah memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang hilang atau disalahgunakan. Jangan biarkan kasus ini hanya menjadi catatan di atas kertas,” pungkasnya.
Terpisah, Kabag Umum Pemda Barru yang berusaha di konfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
