MASAMBA — Sorotan tajam masyarakat terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta anggaran program sertifikasi pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara akhirnya mendapat jawaban. Setelah berhari-hari dinilai diam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara akhirnya angkat bicara dan memberikan sinyal tegas: mereka tidak akan lagi hanya diam di balik meja, melainkan bakal turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menelusuri kebenaran dan membongkar fakta yang sesungguhnya.
Isu ini meletus dan kian memanas belakangan ini, seiring beredarnya informasi yang sangat menggelisahkan. Publik, aktivis pendidikan, hingga lembaga pengawas anggaran mempertanyakan habis penggunaan dana yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu. Disebutkan, ada kesenjangan sangat jauh antara jumlah anggaran yang dicairkan dan dilaporkan terpakai, dengan kenyataan yang dirasakan warga dan kondisi sekolah di lapangan.
Dana Mengalir Deras, Kondisi Sekolah Masih Memprihatinkan
Berdasarkan data yang beredar, setiap tahun Dinas Pendidikan Luwu Utara mengelola Dana BOS bersumber APBN dan APBD dengan nilai sangat besar, ditambah anggaran sertifikasi guru yang mencapai ratusan juta rupiah. Secara administrasi, seluruh dana tersebut tercatat sudah disalurkan dan digunakan 100% secara khusus pada tahun anggaran 2025 untuk keperluan operasional, perbaikan gedung, pengadaan sarana belajar, serta peningkatan kualitas pendidik.
Namun kenyataan berbicara lain. Di lapangan, banyak sekolah yang gedungnya butuh perhatian tak kunjung diperbaiki, kekurangan buku pelajaran, alat peraga pendidikan nyaris tidak ada, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak. Tak kalah mencurigakan, program sertifikasi pun disorot tajam: banyak guru berhak tak mendapat jatah, sementara nama-nama yang tidak memenuhi syarat malah tercatat menerima biaya kegiatan dan penuh tanya.
Publik pun berteriak keras: “Ke mana perginya uang rakyat itu? Apakah benar dipakai untuk anak sekolah, atau hanya berputar di kantong oknum tertentu saja?” Desakan agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan turun tangan pun sudah bergema, lantaran pengawasan daerah dianggap mandul dan tidak berfungsi.
DPRD Akhirnya Bersuara: Kami Akan Turun Cek Fakta Langsung
Di tengah tekanan publik yang makin kuat dan tudingan bahwa dewan “hanya pandai menyetujui anggaran tapi lupa mengawasi”, Komisi satu DPRD Luwu Utara akhirnya buka suara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh wakil komisi satu Sudirman Salomba yang diterima oleh Celebesnews pada, Selasa (12/5/2026) kemarin, mereka mengakui menindaklanjuti sorotan public yang muncul dan untuk menjawab segala keraguan masyarakat, dewan bertekad bertindak nyata.
“Kami mendengar semua keluhan rakyat. Kami sadar, tugas kami bukan hanya menyetujui anggaran saat pembahasan di gedung dewan saja, tapi kewajiban utama kami adalah mengawasi bagaimana uang rakyat itu dipakai sampai ke tangan yang berhak,” tegasnya.
Ia memberikan sinyal sangat kuat, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung mengunjungi sekolah-sekolah. Di sana, mereka akan melakukan pengecekan fisik, memeriksa dokumen penerimaan dana, mewawancarai kepala sekolah, guru, maupun warga orang tua siswa, hingga memverifikasi barang yang diklaim sudah dibeli menggunakan anggaran tersebut.
“Kami tidak mau lagi hanya mengandalkan laporan tertulis dari dinas saja. Tulisan di kertas bisa saja diatur dan diperbagus. Tapi kondisi di lapangan tidak bisa dibohongi. Kami akan turun ke bawah, melihat sendiri, memeriksa sendiri, dan memastikan: apakah laporan itu benar atau hanya rekayasa semata,” tambahnya dengan nada tegas.
Lebih jauh ia menegaskan, jika nanti dalam pengecekan langsung itu ditemukan adanya ketidaksesuaian, penyimpangan, atau indikasi kerugian negara, DPRD tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Mulai dari memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk dimintai pertanggungjawaban, hingga menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai jalur hukum yang berlaku.
Publik Sambut Baik, Berharap Bukan Sekadar Gimmick
Langkah yang diambil DPRD ini disambut positif oleh masyarakat, meski masih dibarengi harapan besar agar ini bukan sekadar strategi meredam sorotan publik semata.
“Kami senang akhirnya dewan mau bersuara dan mau turun ke bawah. Tapi kami ingatkan: jangan cuma foto-foto saja, jangan cuma bertamu lalu pergi begitu saja. Periksa sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang salah, seret ke pengadilan. Kami rakyat akan awasi setiap langkah kalian,” ujar salah satu warga Luwu Utara, Samsir.
Kini seluruh mata warga Luwu Utara tertuju pada langkah nyata DPRD. Apakah kunjungan ke sekolah-sekolah ini akan membongkar fakta gelap di balik pengelolaan dana pendidikan, atau justru menemukan jawaban yang meluruskan segala tudingan? Semua akan segera terjawab saat dewan turun ke lapangan.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban.
Demikian pula dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Luwu yang dikonfirmasi oleh Celebesnews tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Muhammad Yunar )
