LUWU UTARA — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran sertifikasi pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menjadi sorotan tajam. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis anti-korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera menurunkan tim audit guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua program tersebut.
Desakan ini muncul lantaran kabar yang beredar di lapangan, yang menduga adanya ketidakwajaran dalam perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana. Mulai dari dugaan alokasi anggaran, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, hingga proses sertifikasi yang dinilai tidak transparan dan sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi para guru.
“Dana BOS yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional sekolah, sering kali tidak sampai secara maksimal atau digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas. Begitu juga dengan anggaran sertifikasi, banyak guru yang berhak justru kesulitan mendapatkan haknya, sementara prosesnya penuh dengan kerumitan yang tidak masuk akal,” ujar Amiruddin, aktivis anti korupsi Sulawesi Selatan kepada Celebesnews, Jumat (8/5/2026) di Makassar.
Ia menambahkan, ketidakjelasan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai dana publik yang nilainya mencapai miliaran rupiah, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terbuka. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kejati Sulsel tidak hanya melakukan pemeriksaan biasa, tapi audit total yang mencakup seluruh dokumen, aliran dana, hingga mekanisme pelaksanaannya.
“Kami minta tim audit turun langsung ke lapangan, cek satu per satu sekolah, telusuri bukti pembayaran, dan pastikan apakah penggunaannya sudah benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai ada yang ‘dimainkan’ atau diambil keuntungan oleh pihak-pihak tertentu, sementara anak-anak kita kekurangan fasilitas dan guru tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.
Aktivis satu ini juga menegaskan bahwa pemeriksaan ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, maladministrasi, bahkan tindak pidana korupsi, maka pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Pendidikan adalah masa depan daerah ini. Jangan biarkan uang rakyat yang seharusnya untuk kemajuan justru menjadi sumber masalah. Kami berharap Kejati Sulsel segera bertindak cepat dan tegas, agar kebenaran bisa terungkap dan sistem perbaikan bisa segera dilakukan,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban.
Demikian pula dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Luwu yang dikonfirmasi oleh Celebesnews tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Ical )
