BANTAENG — Sorotan tajam kembali diarahkan pada pengelolaan anggaran daerah, khususnya pengadaan jasa tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis pengawas keuangan daerah dengan tegas meminta Bupati Bantaeng untuk tidak berpura-pura tidak tahu atau menutup mata terhadap persoalan ini, yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan dan ketidakjelasan.
Anggaran yang dialokasikan senilai ratusan juta rupiah ini seharusnya digunakan untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan kawasan-kawasan wisata unggulan daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga kerja yang bertugas. Namun kemudian jadi sorotan public lantaran spesifikasi pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tak pernah disampaikan ke public oleh Kepala Dinas Pariwisata meskipun mendapat sorotan tajam.
Masyarakat mempertanyakan: Berapa sebenarnya jumlah tenaga yang diangkat? Berapa besaran upah yang mereka terima? Apa saja standar pekerjaan yang ditetapkan? Dan yang paling krusial, mengapa dokumen rincian teknis serta mekanisme pelaksanaan pengadaan ini belum dibuka secara luas untuk diketahui public oleh Kepala Dinas Pariwisata.
“Kami memanggil perhatian Bapak Bupati selaku pemegang kendali tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Jangan tutup mata terhadap masalah ini. Jangan sampai karena diamnya Bapak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi rusak parah,” tegas Mulyadi SH, aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan kepada Celebesnews pada, Kamis (7/5/2026) di Makassar.
Ia menambahkan, tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja seluruh jajaran perangkat daerah berada di tangan Bupati. Jika ada dinas yang tidak mampu atau enggan mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat, maka Bupati wajib bertindak tegas, memeriksa secara mendalam, dan meminta penjelasan yang rinci serta jelas.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, kami hanya meminta keadilan dan keterbukaan. Uang rakyat harus dikelola dengan baik, dan setiap prosesnya harus dapat dilihat serta dipertanggungjawabkan. Jika semuanya sudah benar, buktikan saja. Tapi jika ada yang keliru, perbaiki dan hukum pihak yang bersalah,” lanjutnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa permintaan ini bukan tanpa dasar, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan seperti ini justru akan membantu pemerintah daerah untuk bekerja lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Sofyan )
