MAKASSAR — Pengoperasian kereta api jalur Maros-Pangkep-Barru mulai menyedot perhatian publik. Betapa tidak, setelah resmi beroperasi beberapa Waktu lalu, justru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar masalah keuangan dalam pembebasan lahan tahun 2023.
Fakta mengejutkan BPK menemukan Rp11.252.364.749,00 Dokumen Kepemilikan Tanah dan Dokumen Pendukung atas Tujuh Bidang Tanah Tak Dapat Dijelaskan siapa pemilik sah pada pembebasan lahan tersebut di Kabupaten Maros.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap daftar penerima ganti kerugian, dokumen bukti kepemilikan tanah, dan dokumen pendukung lain terkait pengadaan tanah pada BPKA-SS menunjukkan terdapat tujuh bidang tanah seluas 11.739 m2 dan nilai ganti rugi sebesar Rp11.252.364.749,00 dengan nama penerima ganti kerugian berbeda dengan nama pemilik yang tercantum dalam bukti kepemilikan tanah.
Pemeriksaan lebih lanjut dan permintaan keterangan BPK kepada PPK Pengadaan Tanah BPKA-SS menunjukkan bahwa belum terdapat dokumen yang menjelaskan korelasi/hubungan antara nama penerima ganti kerugian dengan pemilik tanah sah yang tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan.
Merespon temuan tersebut, aktivis dan pegiat LSM LIRA, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews pada, Senin (20/10/2025) mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros untuk menggarap masalah pembebasan lahan rel kereta api ini di Kabupaten Maros.
“Dengan adanya temuan BPK seperti inilah sebenarnya mekanisme hukum seharusnya mulai bekerja. Lakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan salah bayar dalam pembebasan lahan tersebut,”ujarnya.
Menurutnya, potensi kerugian negara dalam proyek pembebasan lahan ini sudah jelas. Kejari Maros juga diminta tak usah menunggu laporan pengaduan dari masyarakat, temuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan penyelidikan,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan : Yunar )
