MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami realisasi anggaran proyek pengadaan belanja jasa keamanan pada kantor PLN Wilayah Sulselrabar.
Saat ini, anggaran pengadaan belanja jasa keamanan pada kantor Badan Usaha Milik Negera tersebut di Sulsel disorot sejumlah kalangan atas adanya pemberhentian sepihak puluhan security yang selama ini telah bekerja puluhan tahun.
“Kami dari aktivis LSM Solidaritas Merah Putih di Makassar meminta KPK melakukan audit anggaran pengadaan belanja jasa keamanan pada kantor PLN Wilayah Sulselrabar. Puluhan security yang diberhentikan sepihak menjadi indikasi adanya persoalan terkait pengelolaan anggaran belanja jasa keamanan yang dipihak ketigakan kepada vendor. Kami minta ini diusut, termasuk periksa perusahaan vendor yang memenangkan paket tahun 2024 ini, apakah telah sesuai prosedur dan melalui mekanisme yang benar, tanpa adanya indikasi pengaturan,”kata Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (3/5/2024).
IKhsan menekankan soal transparansi pengelolaan pengadaan belanja jasa keamanan pada kantor PLN Wilayah Sulselrabar sangat penting dilakukan sehingga perlu ada audit khusus. “Kami mendorong KPK masuk ke PLN Wilayah Sulselrabar melakukan audit khusus anggaran pengadaan belanja jasa keamanan ini untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tidak salah sasaran,”tuturnya.
Proses audit khusus ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi langkah KPK melakukan pengawasan sektor keuangan negara, termasuk pada kantor BUMN PT PLN di Sulawesi Selatan.
Terpisah, Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PT PLN Sulselrabar, Ambo Tuwo menjelaskan, bahwa pada prinsipnya PT PLN unit distribusi Sulselrabar dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa terkait dengan ketenagakerjaan di lingkup PLN Unit Induk Distribusi Sulselrabar telah dilaksanakan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Dimana pelaksana pekerjaan dikontrakan dengan vendor termasuk proses rekruitmen dan pengelolaan tenaga kerja. (cn)
