PANGKEP — Isu terkait proyek pengerjaan timbunan tanah untuk lokasi Sekolah Rakyat yang berada di Desa Barabatu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kini memantik reaksi dan sorotan tajam masyarakat luas. Menyusul meluasnya keluhan dan ketidakpuasan publik terhadap progres serta kualitas pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar mendapat desakan keras agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan.
Berbagai laporan yang beredar di masyarakat dan media menyebutkan bahwa pengerjaan timbunan tanah di lokasi tersebut dinilai berjalan lambat, tidak sesuai dengan harapan public, serta menimbulkan kekhawatiran akan kekokohan lahan yang akan digunakan untuk fasilitas pendidikan penting ini. Banyak pihak mempertanyakan kinerja rekanan pelaksana yang ditunjuk, yang dianggap belum mampu memberikan hasil kerja yang maksimal sesuai harapan dan anggaran yang telah disiapkan berdasarkan Waktu pelaksanaan.
Merespons keresahan itu, Kepala Humas LHB Tombak Keadilan Pangkep, Syahrul kepada Celebesnews pada, Rabu (3/6/226) meminta agar APH memberi atensi terhadap pelaksanaan timbunan sekolah rakyat tersebut dan tidak tinggal diam. Secara tegas, aktivis satu ini mendesak agar APH segera menurunkan tim teknis khusus ke lokasi, guna melakukan peninjauan ulang, evaluasi mendalam, sekaligus memantau langsung kinerja rekanan pelaksana pekerjaan tersebut.
“Karena sudah menjadi sorotan publik, kami minta APH tidak hanya diam. Segera turunkan tim terbaik ke lapangan, awasi dan perbaiki apa yang kurang. Rekanan pelaksana harus benar-benar digarap dan diawasi ketat, jangan sampai pekerjaan sebesar dan sepenting ini asal jadi saja. Ini untuk masa depan pendidikan anak-anak kita di Barabatu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas yang sangat dinantikan kehadirannya, sehingga setiap tahapan pengerjaan, mulai dari pemadatan tanah hingga ketinggian timbunan, harus sesuai standar keamanan dan ketahanan bangunan. Mereka mengingatkan agar jangan sampai ada kelalaian atau penyimpangan yang berujung pada pemborosan anggaran maupun risiko keselamatan di kemudian hari.
“Kami ingin bukti nyata, bukan sekadar janji. APH harus bertindak tegas. Jika ada kesalahan atau kelalaian dari pihak rekanan, segera diperbaiki atau diberikan sanksi tegas. Jangan biarkan proyek strategis ini menjadi bahan pembicaraan buruk saja, tapi jadikan contoh pembangunan yang berkualitas,” tandasnya. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
