Home Berita Utama Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng Rp2,4 Miliar Terseret Audit BPK, Jangan ‘Tutup Mata’...

Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng Rp2,4 Miliar Terseret Audit BPK, Jangan ‘Tutup Mata’ dan Hanya Hebat di Program, Pak Bupati! CCW: Nihhhh… Ujian Nyata Ketegasan Bupati

0

BANTAENG — Praktik pengadaan barang dan jasa pada sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng jadi sorotan tajam setelah realisasi belanja Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terindikasi kuat sarat penyimpangan dan potensi kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Disdikbud Bantaeng menggelontorkan anggaran Rp3.487.500.000,00 untuk kegiatan pada 14–28 Februari 2025 melalui skema Swakelola Tipe III bersama Lembaga LFMPD berdasarkan kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025, yang seluruh pembayarannya telah dinyatakan cair lunas 100 persen.

Penelusuran dokumen perencanaan dalam temuan BPK mengungkap bahwa pagu anggaran disusun dengan tarif kontribusi Rp4.500.000,00 per peserta yang berasal dari penawaran sepihak LFMPD tertanggal 16 Desember 2024, bukan kalkulasi kebutuhan riil masing-masing kepala bidang. Nilai tersebut tetap diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) meski tidak tercantum secara sah dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS), sehingga mengarah pada indikasi rekayasa anggaran (budget engineering) sebelum payung hukum penetapan SHS berjalan.

Kelemahan pengendalian internal juga tampak pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdikbud Bantaeng yang diduga mengabaikan fungsi reviu dan analisis kewajaran harga (HPS/OE) atas proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari LFMPD. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terbit justru mengekor pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sejak awal bersumber dari proposal rekanan, sebuah pola yang memperkuat dugaan pengondisian dan persekongkolan sebelum kontrak diteken.

Masalah paling krusial mencuat pada pertanggungjawaban penggunaan dana di lapangan ketika pihak pelaksana LFMPD gagal menunjukkan bukti pengeluaran yang sah selama pemeriksaan BPK. Direktur Eksekutif LFMPD tidak mampu merincikan realisasi dana saat dimintai konfirmasi oleh auditor, sehingga perbandingan RAB dengan bukti pengeluaran riil memunculkan selisih sebesar Rp2.404.633.140,00 atau sekitar 68,9 persen dari total nilai proyek yang mengindikasikan pertanggungjawaban fiktif sebagian dan penggelembungan harga (mark-up).

Menyikapi temuan tersebut, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, menyoroti sikap Bupati Bantaeng atas dugaan penyimpangan anggaran bimtek di lingkungan Disdikbud yang terpotret dalam audit BPK. Masryadi menegaskan bahwa kepala daerah harus mengambil langkah tegas dan terbuka atas temuan bernilai miliaran rupiah tersebut, alih-alih membiarkan tata kelola anggaran pendidikan berjalan tanpa evaluasi dan penindakan hukum yang jelas.

“Bupati tak boleh ‘tutup mata’ dan membiarkan temuan ini. Bupati tak boleh hanya hebat deprogram kerja, tetapi anggaran negara juga harus jadi perhatian agar tak terjadi potensi penyimpangan,”tandasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Hj. Sri Wahyuni Gani atas nama Plt kepala dinas pendidikan, berdalih bahwa penunjukan LFMPD telah melalui proses koordinasi dan pendampingan unit layanan pengadaan, serta pengusulan komponen harga di SIPD diklaim telah difasilitasi oleh bidang aset, meski mengakui pihaknya tidak mendapatkan informasi bahwa komponen tersebut tidak masuk dalam Perbup SHS. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )

Exit mobile version