MAMUJU — Anggaran pemeliharaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Mamuju tahun anggaran 2026 mendadak disorot publik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara di internal institusi pemasyarakatan tersebut kini dipertanyakan.
Sikap kritis datang dari lembaga antiorupsi Celebes Corruption Watch (CCW). Direktur CCW, Masryadi, secara tegas mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Masryadi menggarisbawahi bahwa setiap penggunaan anggaran negara, khususnya yang mengalir ke fasilitas pemasyarakatan, wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka demi mencegah potensi penyimpangan.
“Ditjen Pas tak boleh tinggal diam dengan sorotan publik. Lakukan atensi dengan audit total pada setiap rutan yang jadi sorotan publik agar pengelolaan anggaran negara lebih transparan dan akuntabel,” tegas Masryadi kepada Celebesnews, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, pemeriksaan menyeluruh atau audit total tersebut dinilai penting terhadap realisasi belanja dan program pemeliharaan sarana-prasarana Rutan Mamuju TA 2026 dalam rangka memastikan pengelolaan anggaran apakah benar-benar tepat sasaran dan transparan.
Oleh karena itu, ia meminta Ditjen Pas responsif terhadap aspirasi dan pengawasan masyarakat guna menjaga integritas institusi. “Jangan lagi ada praktik tata kelola anggaran yang tertutup di lingkungan pemasyarakatan. Anggaran dan kegiatan pemeliharaan di Rutan Mamuju ini bisa jadi pintu masuk untuk melakukan audit total semua Lembaga pemasyarakatan di Indonesia,”tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Celebesnews masih menunggu tanggapan konfirmasi dari Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju serta pejabat pembuat komitmen (PPK). Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
