MAKASSAR — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 membongkar dugaan penyimpangan anggaran bernilai fantastis pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Sulawesi Selatan.
Dugaan penyelewengan ini ditemukan pada Proyek Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC 1 di Provinsi Sulawesi Selatan, yang disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah akibat pembayaran biaya personel dan non-personel yang tak sesuai aturan.
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi Celebesnews, proyek pengawasan tersebut digarap oleh PT DMA dengan nilai kontrak sebesar Rp619.951.000,00 dan masa kerja 120 hari kalender. Meski menuai temuan serius, anggaran proyek ini justru tercatat telah dicairkan 100 persen melalui SP2D terakhir pada Januari 2026.
Namun, hasil audit dokumen, pengujian pencairan, hingga konfirmasi lapangan BPK pada awal Maret 2026 mengungkap fakta mengejutkan. Terdapat indikasi pembayaran yang menyimpang dari ketentuan dengan total mencapai Rp317.889.199,50.
Detail penyimpangan anggaran tersebut mencakup dua komponen utama:
Biaya Langsung Personel (Rp299.589.198,50): Dialokasikan untuk lima tenaga ahli dan operator—termasuk Ahli Struktur dan Ahli K3 Konstruksi—yang terbukti tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan.
Biaya Langsung Non-Personel Fiktif (Rp18.300.000,00): Pengeluaran klaim sewa kendaraan, alat tulis kantor (ATK), hingga perangkat komputer yang dipaksakan cair tanpa dilindungi dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa ditengarai sengaja merekayasa daftar hadir (absensi) dan kuitansi gaji guna meloloskan pencairan dana secara utuh. Praktik ini memicu kekhawatiran publik atas jaminan standar mutu fisik serta keselamatan bangunan madrasah yang ditinggal tanpa pengawasan ahli struktur maupun personel K3 di lapangan.
CCW Desak Penegak Hukum Usut Tuntas
Menanggapi skandal temuan BPK ini, Direktur Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Marsyadi, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel untuk tidak tinggal diam. Segera turunkan tim melakukan audit total terhadap proyek ini dan periksa seluruh pihak yang terlibat,” tegas Marsyadi saat memberikan keterangan, Kamis (29/10/2026).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satker PPS Sulsel masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi terkait konfirmasi Celebesnews mengenai kelayakan pencairan anggaran serta keabsahan dokumen laporan teknis proyek tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
