FOTO : Ilustrasi
SELAYAR — Sorotan tajam kini tertuju pada Kepolisian Resor (Polres) Selayar. Public menanti langkah resmi penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyusul terungkapnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kantor Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar.
Hasil pemeriksaan BPK yang telah dipublikasikan pada LHP 2024 memaparkan adanya dugaan penyimpangan belanja operasional dan perjalanan dinas yang dinilai tidak valid serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan ini kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
Berdasarkan temuan tersebut, Ketua LSM Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Ikhsan meminta Polres Selayar melalui Unit Tipikor segera membuka penyelidikan guna menelusuri siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta berapa nilai potensi kerugian negara yang sebenarnya terjadi.
“Kami menanti langkah konkret Polres Selayar. Temuan BPK sudah jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan dugaan penyimpangan anggaran. Sudah selayaknya aparat penegak hukum segera mendalami temuan ini, telusuri aliran dananya, dan proses pihak yang terlibat,” tegas Ikhsan.
Aktivis senior satu ini juga menyoroti bahwa temuan BPK di tingkat Kecamatan Bontomanai ini bukan hal yang sepele. Jika dibiarkan tanpa penindakan hukum, dikhawatirkan pola penyimpangan serupa akan terus berulang di instansi-instansi lain di lingkup Kabupaten Selayar.
Masyarakat pun menanti kejelasan dan transparansi dalam penanganan masalah ini menjadi tolak ukur kinerja penegakan hukum di daerah. Seluruh mata kini tertuju pada Polres Selayar: kapan penyelidikan dimulai dan sejauh mana masalah ini akan didalami demi memulihkan potensi kerugian keuangan negara.
Terpisah, Camat Bontomanai yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi baru-baru ini hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
