MAKASSAR — Pegiat LSM di Makassar mengeluarkan seruan tegas kepada Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan agar segera melakukan telaah mendalam terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar. Seruan ini muncul setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 mengungkapkan beberapa poin yang memerlukan klarifikasi terkait pengelolaan anggaran di unit kerja tersebut.
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, menyampaikan bahwa terdapat temuan yang patut menjadi perhatian terkait pengelolaan keuangan negara di Kantor Regional (Kanreg) BKN Regional IV Makassar, termasuk di antaranya terkait pemeliharaan aset kantor. Pegiat LSM berpendapat bahwa perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan dugaan penyimpangan yang dapat menyebabkan potensi kerugian negara.
“Kita tidak bisa hanya berhenti pada temuan awal dari BPK. Perlu ada tindakan konkrit dari pihak penegak hukum untuk meneliti apakah dalam proses penggunaan anggaran pemeliharaan kantor BKN Makassar terjadi praktik yang tidak sesuai dengan peraturan, atau bahkan ada indikasi korupsi,” ujar Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews melalui keterangan persnya pada, Senin (3/2/2026) di Makassar.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Aktivis senior satu ini mengingatkan bahwa anggaran pemeliharaan kantor seharusnya digunakan untuk menjaga kelayakan dan keamanan fasilitas kerja, serta mendukung pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
“Kami berharap temuan ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan segera melakukan penyelidikan mendalam dan memanggil semua pihak-pihak terkait,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Kanreg IV BKN Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait tindaklanjut temuan BPK tersebut hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
