MAKASSAR — Sejumlah kalangan pegiat LSM terus bersuara lantang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut pemakaian barang milik negara pada Asrama Haji Sudiang. Para pegiat LSM ini menilai pemakaian barang milik negara tersebut justru diduga berpotensi menimbulkan terjadinya dugaan kerugian negara lantaran tanpa didasari adanya perjanjian kerjasama berdasarkan temuan laporan hasil pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023.
Salah satu pegiat LSM dari Pemuda Solidaritas Marah Putih, Ihksan kepada celebesnewsk Senin (21/4/2025) mengungapkan dengan adanya temuan BPK ini dapat diduga adanya penyimpangan yang berindikasi pada potensi kerugian negara dan patut ditindaklanjuti oleh APH.
Ikhsan menilai temuan itu juga mengungkapkan adanya dugaan ketidak beresan pemakaian barang milik negara pada Asrama Haji Sudiang yang tidak terkelola dengan baik.
BPK telah mencantumkan temuan itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 2023.
“Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sulsel harus masuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Pemeriksaan BPK dapat menjadi pintu masuk APH melakukan penyelidikan untuk mendalami potensi kerugian negara dan dugaan penyimpangan pengelolaan barang milik negara pada asrama haji Sudiang,”tandasnya.
Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejumlah pemanfaatan BMN pada UPT Asrama Haji Makassar yang jadi temuan tanpa didukung dengan perjanjian sewa dan penetapan tarif adalah Ruang kantin, Hanggar Mock Up pesawat dan Hajj Store.
Kondisi ini disebabkan kepala UPT Asrama Haji Makassar kurang cermat.
Terpisah, Kepala UPT Asrama Haji Sudiang yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait adanya temuan tersebut tidak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan Khusus Redaksi )
