GOWA — Waduhhh…, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kegiatan perusahaan PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) di Kabupaten Gowa dalam berkegiatan menjalankan usaha penambangan pasir beroperasi tanpa izin IUP Produksi Operasi selama tahun 2023.
Dikutip dari laporan hasil pemeriksaan BPK, PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) menjalankan usaha penambangan pasir. Laporan Keuangan PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri tahun 2023 menyajikan pendapatan dari penjualan material pasir untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 522.081.400,00 dan Rp 640.122.600,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi terakhir yang dimiliki PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) menunjukkan bahwa izin yang dimiliki sudah tidak berlaku sejak tahun 2021 dan 2022.
Hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi menunjukkan bahwa 2023 IUP Produksi Operasi milik PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri tidak aktif lagi.
Merespon temuan itu, pegiat LSM Solidarita Merah Putih, Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Senin (16/12/2024) meminta Kejati Sulsel mengendus dugaan potensi kerugian negara yang terjadi.
“Duhhh…, kok sampai bisa perusahaan daerah milik Pemda ini tanpa mengantongi IUP Produksi Operasi alias sudah tidak aktif lagi masih tetap beroperasi. Lantas bagaimana dengan pendapatan hasil produksinya, termasuk dengan pajak yang semestinya disetorkan ke kas daerah Pemda Gowa, patut dipertanyakan,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Ikhsan meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengusut tuntas aktivis perusahaan milik Pemda Gowa ini dan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Direktur beserta jajaran direksi PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri terkait adanya temuan BPK tersebut.
Terpisah, Direktur PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sejak beberapa pekan lalu, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan : Ical )
