MAKASSAR — Aktivis dan pegiat antikorupsi langsung merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern tahun 2022 di Kabupaten Pangkep mengungkapkan terdapat temuan kesalahan penganggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep.
Salah satu aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ahmad Zulkarnaen kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (30/1/2024) menilai yang paling menarik dari temuan ini adalah seharusnya layak menjadi persoalan hukum.
Oleh karena itu, ia meminta dengan adanya temuan BPK ini, dan sorotan public yang muncul terkait temuan kesalahan penganggaran tersebut agar segera ditindalanjuti oleh aparat penegak hukum.
Bukti-bukti terkait temuan kesalahan penganggaran yang ada saat ini sudah cukup kuat. Bukti-bukti itu meliputi kesalahan penginputan pada kolom realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai dengan Substansi Penganggarannya tahun 2022. BPK menemukan ratusan juta akun penganggaran Belanja Modal – Gedung Bangunan yang seharusnya masuk dalam akun peruntukan Belanja Modal – JIJ.
Karena itu, kata dia, saat ini yang dibutuhkan penegak hukum hanyalah mencari informasi tambahan siapa saja yang bertanggung jawab dalam usulan penganggaran dan belanja pengadaan barang atau kegiatan.
Bila informasi sudah didapat, katanya , maka penegak hukum sudah bisa melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan.” Nah, mudah-mudahan dengan sorotan public yang muncul in akan jadi atensi aparat penegak hukum,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep yang dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait tindak lanjut temuan BPK ini sejak pekan lalu, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
